Kompas.com - 28/08/2018, 13:00 WIB
Persidangan kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik dengan terdakwa Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (28/8/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINPersidangan kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik dengan terdakwa Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (28/8/2018).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa Made Oka Masagung diketahui pernah membawa sejumlah anggota konsorsium pelaksana proyek e-KTP untuk bertemu beberapa pihak bank.

Saat itu, Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) yang menjadi pemenang lelang proyek e-KTP, tidak memiliki uang muka.

Hal itu dikatakan pegawai PT Quadra Solution Willy Nusantara Najoan saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (28/8/2018). Willy bersaksi untuk terdakwa Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung.

Menurut Willy, pada sekitar Agustus atau September 2011, dia diajak oleh Direktur Utama PT Quadra Anang Sugiana Sudihardjo ke Kantor Sinarmas Finance di Jalan MH Thamrin, Jakarta. Saat itu, ada Made Oka dan salah satu anggota konsorsium, Paulus Tannos.

"Seusai kontrak, konsorsium berhak dapat uang muka. Tapi Kemendagri tidak bersedia, minta konsorsium yang biayai dulu. Maka kami melakukan penjajakan ke bank, salah satunya Sinarmas," kata Willy.

Baca juga: Penyedia "Software" E-KTP Diantar Made Oka Masagung ke Rumah Novanto

Menurut Willy, Made Oka yang memperkenalkan anggota konsorsium dengan pihak Sinarmas. Namun, pada akhirnya Sinarmas tidak bersedia memberikan pinjaman.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain ke Sinarmas, Made Oka juga beberapa kali mempertemukan pihak konsorsium dengan pihak bank. Salah satunya Bukopin. Namun, pinjaman uang muka tetap tidak didapat oleh konsorsium.

Willy tidak mengetahui siapa yang menunjuk Made Oka untuk mencarikan uang muka bagi konsorsium. Namun, dalam fakta persidangan sebelumnya, orang yang menunjuk Made Oka adalah Setya Novanto yang saat itu masih menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar.

Setya Novanto meyakinkan para anggota konsorsium bahwa Made Oka punya banyak kenalan yang dapat membantu secara finansial. Selain itu, Novanto juga berpesan kepada pihak konsorsium agar uang fee bagi dirinya dan anggota DPR diberikan melalui Made Oka.

"Asumsi saya, Pak Made Oka ada pembicaraan dengan Pak Anang sebelumnya," kata Willy.

Baca juga: Menurut Novanto, Salah Satu Anggota Konsorsium E-KTP Orang Dekat Gamawan Fauzi

Dalam kasus ini, Made Oka Masagung dan Irvanto didakwa menjadi perantara uang suap untuk Setya Novanto.

Made Oka dan Irvanto juga didakwa merekayasa proses lelang dalam proyek pengadaan e-KTP. Irvan juga didakwa menjadi perantara suap untuk sejumlah anggota DPR RI.

Selain memperkaya Setya Novanto, perbuatan Irvan dan Made Oka diduga telah memperkaya sejumlah orang dan korporasi. Perbuatan yang dilakukan bersama-sama itu telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menteri PPPA Minta Seluruh Pihak Seriusi Tingginya Angka Covid-19 pada Anak

Menteri PPPA Minta Seluruh Pihak Seriusi Tingginya Angka Covid-19 pada Anak

Nasional
Rencana Aksi HAM Atur Konflik Lahan hingga Izin Usaha yang Berdampak ke Masyarakat Hukum Adat

Rencana Aksi HAM Atur Konflik Lahan hingga Izin Usaha yang Berdampak ke Masyarakat Hukum Adat

Nasional
IAKMI Sebut Kondisi Pandemi Covid-19 di Indonesia Semakin Mengkhawatirkan

IAKMI Sebut Kondisi Pandemi Covid-19 di Indonesia Semakin Mengkhawatirkan

Nasional
KPK Setor Hasil Lelang Range Rover Markus Nari Sebesar Rp 550 Juta ke Kas Negara

KPK Setor Hasil Lelang Range Rover Markus Nari Sebesar Rp 550 Juta ke Kas Negara

Nasional
Perpres Rencana Aksi HAM Memuat soal Perlindungan Hukum Masyarakat Adat

Perpres Rencana Aksi HAM Memuat soal Perlindungan Hukum Masyarakat Adat

Nasional
Wapres Ajak Akademisi dan Cendikiawan Cari Solusi Masalah Indonesia

Wapres Ajak Akademisi dan Cendikiawan Cari Solusi Masalah Indonesia

Nasional
Kasus Polisi di Malut Perkosa Remaja, ICJR Dorong Revisi KUHAP dan Penyelesaian RUU PKS

Kasus Polisi di Malut Perkosa Remaja, ICJR Dorong Revisi KUHAP dan Penyelesaian RUU PKS

Nasional
Kasus Polisi di Malut Perkosa Remaja dalam Penyelidikan Propam

Kasus Polisi di Malut Perkosa Remaja dalam Penyelidikan Propam

Nasional
KPK Panggil 12 ASN Setda Bandung Barat Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Barang Darurat Covid-19

KPK Panggil 12 ASN Setda Bandung Barat Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Barang Darurat Covid-19

Nasional
RANHAM 2021-2025 Atur Penghapusan Kekerasan dan Eksploitasi Anak di Ranah Siber

RANHAM 2021-2025 Atur Penghapusan Kekerasan dan Eksploitasi Anak di Ranah Siber

Nasional
Kemendagri Ingatkan Pemprov DKI Terus Monitor Perkembangan Covid-19

Kemendagri Ingatkan Pemprov DKI Terus Monitor Perkembangan Covid-19

Nasional
Panglima TNI Sidak ke Rusun Nagrak, 5 Lantai Bisa Digunakan Pasien Covid-19

Panglima TNI Sidak ke Rusun Nagrak, 5 Lantai Bisa Digunakan Pasien Covid-19

Nasional
Kritik Erick Thohir Soal Ivermectin, Anggota DPR: Seperti Jualan Obat

Kritik Erick Thohir Soal Ivermectin, Anggota DPR: Seperti Jualan Obat

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 di Sejumlah Daerah, Pemerintah Diminta Tunda PTM Terbatas

Lonjakan Kasus Covid-19 di Sejumlah Daerah, Pemerintah Diminta Tunda PTM Terbatas

Nasional
Jadwal Seleksi Guru PPPK Terbaru 2021, Pendaftaran Mulai Juni

Jadwal Seleksi Guru PPPK Terbaru 2021, Pendaftaran Mulai Juni

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X