Dukung Jokowi-Ma'ruf, Relawan Gatot Nurmantyo Siap Ganti Nama

Kompas.com - 23/08/2018, 16:25 WIB
Suasana deklarasi dukungan dari Presidium Gatot Nurmantyo untuk Rakyat (GNR) di Cafe Kopi Politik, Jakarta Selatan, Kamis (23/8/2018). KOMPAS.com/Devina HalimSuasana deklarasi dukungan dari Presidium Gatot Nurmantyo untuk Rakyat (GNR) di Cafe Kopi Politik, Jakarta Selatan, Kamis (23/8/2018).
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presidium Gatot Nurmantyo untuk Rakyat (GNR) mengatakan akan berganti nama jika dukungan Gatot berbeda dengan keputusan relawan. GNR telah menyatakan dukungannya kepada calon presiden Joko Widodo dan calon wakil presiden KH Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019.

"Jadi, kalaupun seandainya beliau (Gatot) nyatakan pernyataan yang mungkin berbeda, ya sah-sah saja," tutur Sekjen GNR Uchok Khoir psaat deklarasi di Cafe Kopi Politik, Jakarta Selatan, Kamis (23/8/2018).

"Makanya kami siapkan pengganti kepanjangan GNR, menjadi Garda Nasional untuk Rakyat, seandainya memang beliau memiliki sikap politik yang berbeda," lanjut dia.

Baca juga: Relawan Gatot Nurmantyo Deklarasi Dukung Jokowi-Maruf Amin

Peralihan dukungan tersebut diputuskan setelah melihat mantan Panglima TNI tersebut tidak maju sebagai calon di pilpres mendatang.

Namun, mereka tidak ingin berandai-andai terkait dukungan Gatot dan masa depan presidium tersebut. Para relawan menyatakan ingin berdiskusi terlebih dahulu dengan Gatot.

"Setelah ini kita akan menghadap beliau secepat mungkin untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi relawan GNR," tutur Ketua Presidium GNR Dondi Rivaldi pada kesempatan yang sama.

"Mungkin kita juga akan berdiskusi dengan Pak Gatot bahwa figur Pak Jokowi ini juga layak untuk didukung," tambahnya.

Baca juga: Kata Bamsoet, Gatot Nurmantyo atau Moeldoko Bisa Jadi Ketua Timses Jokowi-Maruf

Pertimbangan mereka untuk memberikan dukungan ke pasangan tersebut adalah kinerja Presiden Jokowi selama menjabat sebagai kepala negara.

"Latar belakang Pak Jokowi sudah buktikan kerja-kerja nyata dalam kurun waktu empat tahun terakhir," jelas Dondi.

Pembangunan infrastruktur juga sudah menyentuh sampai daerah-daerah dan sudah dirasakan oleh masyarakat, dan pembangunan ekonomi juga sudah mulai terlihat," lanjutnya.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pusat Kajian Gender UGM: Kekerasan Seksual Dianggap Tak Terlalu Penting, Bahkan Ditoleransi

Pusat Kajian Gender UGM: Kekerasan Seksual Dianggap Tak Terlalu Penting, Bahkan Ditoleransi

Nasional
Pusat Kajian Gender UGM: Tak Semua Bentuk Kekerasan Seksual Diatur Undang-undang

Pusat Kajian Gender UGM: Tak Semua Bentuk Kekerasan Seksual Diatur Undang-undang

Nasional
Tarif Rapid Test Rp 150.000, Anggota Komisi IX: Sebaiknya Pemerintah Fasilitasi

Tarif Rapid Test Rp 150.000, Anggota Komisi IX: Sebaiknya Pemerintah Fasilitasi

Nasional
Sidang Tahunan MPR di Tengah Pandemi, Anggota yang Hadir Dibatasi

Sidang Tahunan MPR di Tengah Pandemi, Anggota yang Hadir Dibatasi

Nasional
KPK Harap Segera Keluar Perma yang Mengatur Sidang Online

KPK Harap Segera Keluar Perma yang Mengatur Sidang Online

Nasional
Kunjungi Sukabumi yang Jadi Zona Hijau Covid-19, Ini Pesan Wapres Ma'ruf Amin

Kunjungi Sukabumi yang Jadi Zona Hijau Covid-19, Ini Pesan Wapres Ma'ruf Amin

Nasional
Kisah Pendamping Desa yang Sukses Antarkan Anaknya jadi Lulusan Terbaik Akpol

Kisah Pendamping Desa yang Sukses Antarkan Anaknya jadi Lulusan Terbaik Akpol

Nasional
KSAD Pantau Laporan Pengadaan Lab PCR di RS TNI AD

KSAD Pantau Laporan Pengadaan Lab PCR di RS TNI AD

Nasional
Tarif Tertinggi Rapid Test Rp 150.000 Dinilai Masih Terlalu Mahal

Tarif Tertinggi Rapid Test Rp 150.000 Dinilai Masih Terlalu Mahal

Nasional
Wapres Ingin SMAN 4 Sukabumi Jadi Contoh Belajar Tatap Muka di Zona Hijau

Wapres Ingin SMAN 4 Sukabumi Jadi Contoh Belajar Tatap Muka di Zona Hijau

Nasional
SKB CPNS 2019 Dijadwalkan September-Oktober, Menpan RB Pastikan Protokol Kesehatan Diterapkan

SKB CPNS 2019 Dijadwalkan September-Oktober, Menpan RB Pastikan Protokol Kesehatan Diterapkan

Nasional
Menteri Nadiem Teken Permendikbud Keringanan Biaya Kuliah

Menteri Nadiem Teken Permendikbud Keringanan Biaya Kuliah

Nasional
Kementerian PPPA Sebut Media Sosial Kini Dipakai untuk Rekrut Anak dalam Aksi Terorisme

Kementerian PPPA Sebut Media Sosial Kini Dipakai untuk Rekrut Anak dalam Aksi Terorisme

Nasional
Wapres Ingatkan Daerah Berstatus Zona Hijau Covid-19 Tak Kembali Kuning atau Merah

Wapres Ingatkan Daerah Berstatus Zona Hijau Covid-19 Tak Kembali Kuning atau Merah

Nasional
Mendagri: Pemerintah Tak Boleh Kalah dengan Warga yang Langgar Protokol Kesehatan

Mendagri: Pemerintah Tak Boleh Kalah dengan Warga yang Langgar Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X