Kasus Gubernur Aceh, KPK Minta Keterangan Dirjen Perimbangan Keuangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti, Senin (20/8/2018).

Ia akan diperiksa dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait pengalokasian penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Aceh.

Astera diperiksa untuk tersangka Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IY (Irwandi Yusuf)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin.

KPK juga memanggil sejumlah saksi lainnya, tiga orang swasta bernama Riski, Sandy Irawan Putra dan Akbar Velayati, serta seorang pegawai negeri sipil bernama T Yusrizal.

Baca juga: Kasus Irwandi Yusuf, KPK Periksa 14 Saksi di Polda Aceh

Dalam kasus ini, KPK menduga upaya pemberian uang Rp 500 juta dari Bupati Bener Meriah Ahmadi kepada Irwandi terkait dugaan fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2018.

Diduga pemberian tersebut merupakan bagian dari commitment fee 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh dan setiap proyek yang dibiayai dari dana DOKA.

Pemberian uang kepada Irwandi tersebut diketahui dilakukan melalui orang-orang terdekatnya serta orang-orang terdekat Ahmadi sebagai perantara.