Sekjen PDI-P Singgung Menteri yang Bukan dari Parpol Pendukung Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menyinggung keberadaan menteri berlatar belakang parpol di Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

Menurut dia, semestinya menteri-menteri yang ada di Kabinet Kerja berasal dari partai politik pengusung Jokowi di Pilpres 2019. Alasannya, agar para menteri dan presiden memiliki kesamaan visi dan misi dalam mengelola pemerintahan.

Namun, Hasto enggan menyebut sosok menteri maupun partainya. 

"Seharusnya memang dalam sebuah tata pemerintahan baik setiap partai itu konsisten pada posisi politiknya," kata Hasto saat ditemui di Menteng, Jakarta, Senin (13/8/2018).

Baca juga: Andi Arief Ungkap Awal Cuitan Politik Uang yang Bikin Berang PKS dan PAN

Saat ditanya apakah menteri yang bersangkutan perlu diganti, Hasto menjawab hal itu sebaiknya dikembalikan kepada pemerintah.

"Persoalan reshuffle atau tidak itu kami serahkan kepada Pak Jokowi. Dalam konteks politik seharusnya itu senapas parpol pengusung kemudian dengan Presiden, enggak bisa berbeda," lanjut dia.

Diketahui, saat ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur merupakan kader PAN.

Diketahui pula, PAN saat ini tak mengusung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin, tetapi pasangan oposisi yakni Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Tahun lalu, Hasto pernah menyarankan Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kursi menteri yang diduduki oleh kader Partai Amanat Nasional. Sebab, saat itu, Hasto melihat PAN tidak loyal sebagai partai pendukung pemerintah.

Baca juga: PAN Serahkan Nasib Kadernya yang Jadi Menteri kepada Presiden

"Ketika partai menyatakan mendukung, tapi di tingkat implementasi justru bersifat setengah-setengah, Presiden punya kewenangan untuk melakukan evaluasi," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (13/7/2017).

Ketika itu, Hasto menilai, tidak loyalnya PAN dalam mendukung Presiden bisa dilihat dari sikap mereka yang menyatakan penolakan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Padahal, seluruh fraksi partai politik pendukung pemerintah di DPR mendukung adanya Perppu tersebut.