Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Sutan Syahrir Mendengar Berita soal Kekalahan Jepang dari Sekutu pada 10 Agustus 1945...

Kompas.com - 10/08/2018, 14:03 WIB
Aswab Nanda Pratama,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) merupakan momentum untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

Sejumlah tokoh pergerakan bergabung dalam BPUPKI untuk merancang dasar negara.

KRT Radjiman Wedyodiningrat dipilih sebagai ketua dan membawahi 62 anggota BPUPKI.

Pada 7 Agustus 1945, Panitia Perisapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dibentuk menggantikan BPUPKI yang dinilai sudah mengerjakan tugasnya dengan baik.

Soekarno dipilih sebagai Ketua PPKI dan M. Hatta sebagai wakilnya.

Sebelumnya, pembentukan PPKI atas izin perwira tinggi AD Jepang di Saigon, Hisaichi Terauchi. Melalui Terauchi, PPKI akhirnya diresmikan.

Selain untuk menarik simpati rakyat Indonesia dengan memberikan janji kemerdekaan melalui pembentukan PPKI, Jepang juga membutuhkan dukungan Indonesia dalam Asia Timur Raya.

Setelah resmi dibentuk, PPKI atau dalam bahasa Jepang Dookuritsu Junbi Linkai berperan melanjutkan hasil kerja BPUPKI berupa pembukaan dan batang tubuh konstitusi.

Bom Hiroshima dan Nagasaki

Pada 6 Agustus 1945, pesawat pengebom Amerika Serikat menjatuhkan bom nuklir di Kota Hiroshima. "Little Boy", nama bom itu, dijatuhkan dan Kota Hiroshima hancur.

Lebih dari 80.000 orang tewas, 35.000 lainnya terluka, bangunan di Hiroshima rata dengan tanah.

Tiga hari kemudian, 9 Agustus 1945, Sekutu kembali berencana menjatuhkan bom, kali ini di Kota Kokura. Namun, operasi ini menghadapi sejumlah kendala sehingga target bergeser ke Kota Nagasaki. Bom yang dijatuhkan di Nagasaki adalah "Fat Man". Nagasaki luluh lantak.

Melihat dua kota yang menjadi pusat aktivitas Industri militer hancur, Jepang akhirnya menyerah kepada Sekutu.

Mendengar kekalahan Jepang

Berita kekalahan Jepang dari Sekutu tidak seketika tersiar ke berbagai negara. Namun, berita soal ini diketahui salah satu tokoh pada masa itu, Sutan Syahrir

Halaman:


Terkini Lainnya

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com