Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[FAKTA] PT Pos Indonesia Gratiskan Pengiriman Bantuan ke Lombok

Kompas.com - 10/08/2018, 10:34 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

fakta

fakta!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini benar.

KOMPAS.com - PT Pos Indonesia menyatakan bahwa pesan berantai yang beredar di Whatsapp mengenai program pengiriman gratis untuk bantuan bagi korban bencana alam gempa bumi di Lombok adalah benar.

Informasi yang beredar

Di media sosial, warganet menanyakan kebenaran atas informasi tersebut me-mention akun resmi Twitter PT Pos Indonesia, @PosIndonesia, seperti berikut:

Akun twitter @naintri juga menyampaikan pesan berantai yang sama:

Adapun, bunyi pesan itu sebagai berikut:

PT Pos Indonesia (Persero) membuka pengiriman GRATIS tidak dipungut biaya untuk program "POS PEDULI KORBAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI PULAU LOMBOK" dengan pengaturan sbb:

1. Berat per kiriman: Maksimum 20 (dua puluh) Kg dan dapat lebih dari 1 kiriman

2. Tempat penerimaan: seluruh loket kantor pos kecuali Agenpos

3. Alamat tujuan: Pos Peduli Korban Bencana Alam Gempa Bumi di Pulau Lombok up. KP Mataram 83000 atau alamat "POSKO" yang sudah ditentukan oleh Pengirim untuk tujuan Kan. Lombok Utara, Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Timur

4. Jangka waktu: 8 Agustus 2018 sd 31 Agustus 2018

Penerimaan sumbangan atau donasi dalam bentuk uang disalurkan atau disetor ke rekening giropos MPosPay:

a. Nomor rekening: 00123456789

b. Atas nama: PT Pos Indonesia (persero) cq Rekening Pos Indonesia Peduli

c. Transfer melalui bank dengan memasukkan kode virtual account: 200 999 0099 00123456789

LARANGAN: Tidak menerima sumbangan dalam bentuk makanan yang mudah busuk/rusak dan barang berupa cairan.

Pesan berantai soal pengiriman gratis bantuan ke Lombok dinyatakan benar oleh PT Pos Indonesia.Twitter Pesan berantai soal pengiriman gratis bantuan ke Lombok dinyatakan benar oleh PT Pos Indonesia.

HOAKS ATAU FAKTA?

Jika Anda mengetahui ada berita viral yang hoaks atau fakta, silakan klik tombol laporkan hoaks di bawah ini

closeLaporkan Hoaks checkCek Fakta Lain
Berkat konsistensinya, Kompas.com menjadi salah satu dari 49 Lembaga di seluruh dunia yang mendapatkan sertifikasi dari jaringan internasional penguji fakta (IFCN - International Fact-Checking Network). Jika pembaca menemukan Kompas.com melanggar Kode Prinsip IFCN, pembaca dapat menginformasikannya kepada IFCN melalui tombol di bawah ini.
Laporkan
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com