Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tangani Gempa Lombok, Pemerintah Fokuskan Pemulihan

Kompas.com - 09/08/2018, 20:13 WIB
Bayu Galih

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan fokus pada pemulihan korban dan melakukan rehabilitasi serta rekonstruksi rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan pasca-peristiwa gempa bumi dengan magnitudo 7,0 yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Minggu (5/8/2018).

"Kami kompilasikan untuk bagaimana setelah tanggap darurat selesai, kita melangkah ke tahap berikutnya, yakni pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi," kata Menko Polhukam Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (9/8/2018).

Rapat tersebut dihadiri Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala Staf Umum TNI Laksamana Madya Didit Herdiawan, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei.

Menurut Wiranto, pemulihan bagi korban gempa, rehabilitasi dan rekontruksi bangunan yang rusak tidak mudah karena besarnya jumlah korban gempa, baik itu harta benda maupun nyawa.

Baca juga: BERITA FOTO: Suasana Terkini Pasca-Gempa Susulan Bermagnitudo 6,2 di Lombok NTB

Pemerintah ingin memastikan jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan gedung sekolah dan rumah ibadah, serta rumah penduduk yang luluh lantak.

"Itu semua kami bahas secara detail. Malam ini kami garap semuanya. Mudah-mudahan besok kita sudah mempunyai secara jelas, rinci roadmap-nya, bagaimana pemulihan di sana, sambil terus mewaspadai adanya kemungkinan bencana susulan," kata Wiranto.

Menurut Wiranto, ini sesuai instruksi Presiden Joko Widodo kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk melakukan evaluasi total terkait penanganan bencana gempa bumi di wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sejumlah langkah tanggap darurat di lokasi musibah merupakan prioritas.

Dia mengatakan, presiden juga meminta agar pengorganisasian kegiatan sudah dilaksanakan dengan menyertakan seluruh pemangku kepentingan, seperti TNI, Polri, kementerian/lembaga, Badan SAR Nasional, BNPB, serta pemerintah daerah.

Baca juga: Pasca-gempa Lombok, Aksi Pencurian Marak Terjadi Bikin Warga Kesal

Pemerintah pun meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk melakukan analisis secara akurat mengenai potensi bencana selanjutnya.

Hal itu sangat penting untuk memastikan rencana rehabilitasi, rekontruksi, dan pemulihan di sana.

"Dengan demikian, kita menyampaikan pemerintah bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan penanganan bencana alam di Lombok ini dengan sebaik-baiknya, secepat-cepatnya. Ini agar tidak menambah penderitaan yang ada di sana," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, mantan Panglima TNI ini menyebutkan jumlah korban meninggal dunia akibat bencana tersebut mencapai 319 orang.

"Hasil pendataan yang terakhir dari Dansatgas yang saya terima, yang meninggal dunia ada 319 orang," kata Wiranto.

Di sisi lain, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa korban tewas sebanyak 259 orang.

Baca: Fakta Terbaru Gempa Lombok, Jumlah Korban Tewas Capai 259 Orang

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com