Kompas.com - 09/08/2018, 10:45 WIB
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto seusai pertemuan para elite Gerindra, PAN dan PKS, di kediaman seorang pengusaha bernama Maher Algadri, di kawasan Prapanca, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (31/7/2018) malam. KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto seusai pertemuan para elite Gerindra, PAN dan PKS, di kediaman seorang pengusaha bernama Maher Algadri, di kawasan Prapanca, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (31/7/2018) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris berpendapat, duet Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sabdiaga Uno dalam Pilpres 2019 mendatang akan “mengusik” koalisi di antara Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat.

Hal itu dikatakan Syamsuddin menanggapi santernya kabar calon wakil presiden pendamping Prabowo adalah Sandiaga Uno.

“Ya itu berpotensi mengancam keutuhan koalisi penantang koalisi Jokowi dan kami belum tahu apakah PAN, PKS, dan Demokrat akan mendukung itu,” ujar Syamsuddin saat dihubungi Kompas.com, Kamis (9/8/2018).

Seperti diketahui, Gerindra sudah menyatakan berkoalisi dengan Partai Demokrat. Dua partai lagi, yakni PAN dan PKS, belum menyatakan bergabung dengan koalisi, namun telah menjalin komunikasi intensif dengan Partai Gerindra.

Menurut Syamsuddin, tingkat elektabilitas Sandiaga Uno dibandingkan dengan bursa nama cawapres masing terbilang cukup rendah.

Baca jugaNama Sandiaga Uno yang Tiba-tiba Muncul Jadi Kandidat Cawapres Prabowo

“(Sandiaga Uni) Elektabilitasnya saya kira relatif lebih rendah dibandingkan jika Prabowo dipasangkan dengan semua nama yang beredar akhir-akhir ini, baik AHY, Salim Segaf, Anies, maupun Zulkifli Hasan," katanya.

Diketahui, Partai Demokrat mengorbitkan kadernya Agus Harimurti Yudhoyono, PAN juga menyodorkan ketua umumnya Zulkifli Hasan sebagai cawapres, serta nama Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri atau Ustaz Abdul Somad sebagai calon wakil presiden rekomendasi dari sejumlah ulama dan tokoh dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF).

Di sisi lain, jika memang benar wacana Prabowo-Sandiaga terjadi, Syamsuddin menilai, Partai Demokrat akan keluar dari gerbong koalisi dengan Gerindra.

“Saya pikir paling tidak Partai Demokrat tidak akan ikut ke situ (koalisi Gerindra, PKS, dan PAN)," tuturnya.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kartini dan Mimpi Ajarkan Kesetaraan ke Anak-anaknya...

Kartini dan Mimpi Ajarkan Kesetaraan ke Anak-anaknya...

Nasional
UPDATE 23 April: Bertambah 4 Orang, Kini ada 83 WNI Terjangkit Covid-19 di India

UPDATE 23 April: Bertambah 4 Orang, Kini ada 83 WNI Terjangkit Covid-19 di India

Nasional
Ada Temuan Kemagnetan Tinggi di Perairan Utara Bali, Kapuspen: Semoga Itu Titik Terang Pencarian KRI Nanggala-402

Ada Temuan Kemagnetan Tinggi di Perairan Utara Bali, Kapuspen: Semoga Itu Titik Terang Pencarian KRI Nanggala-402

Nasional
AHY: Walaupun Semakin Banyak yang Divaksin, Kita Masih Harus Kerja Keras

AHY: Walaupun Semakin Banyak yang Divaksin, Kita Masih Harus Kerja Keras

Nasional
Dilema Kartini, Perempuan yang Menuntut Pendidikan Setara dan Pentingnya Peran Ibu

Dilema Kartini, Perempuan yang Menuntut Pendidikan Setara dan Pentingnya Peran Ibu

Nasional
Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Perketat Kedatangan WN India ke Indonesia

Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Perketat Kedatangan WN India ke Indonesia

Nasional
Fraksi PPP Pertanyakan Adanya Larangan Mudik tetapi WN India Diperbolehkan Masuk Indonesia

Fraksi PPP Pertanyakan Adanya Larangan Mudik tetapi WN India Diperbolehkan Masuk Indonesia

Nasional
Kemenkes: 132 WN India Masuk Indonesia dengan Pesawat Carter

Kemenkes: 132 WN India Masuk Indonesia dengan Pesawat Carter

Nasional
Pimpinan Komisi IX: Pemerintah Harus Larang Perjalanan dari India ke Indonesia untuk Antisipasi Penyebaran Covid-19

Pimpinan Komisi IX: Pemerintah Harus Larang Perjalanan dari India ke Indonesia untuk Antisipasi Penyebaran Covid-19

Nasional
Komisi IX Usulkan 127 WN India Diisolasi di Pulau, seperti Saat ABK di Pulau Sebaru

Komisi IX Usulkan 127 WN India Diisolasi di Pulau, seperti Saat ABK di Pulau Sebaru

Nasional
Pertemuan Demokrat dan PKS, Demokrasi dan Penegakan Hukum Jadi Pembahasan

Pertemuan Demokrat dan PKS, Demokrasi dan Penegakan Hukum Jadi Pembahasan

Nasional
Pimpinan Komisi IX Minta Kemenlu Pemerintah Serius Tangani 127 WN India yang Masuk

Pimpinan Komisi IX Minta Kemenlu Pemerintah Serius Tangani 127 WN India yang Masuk

Nasional
UPDATE: Total 4.345 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 16 di 6 Negara

UPDATE: Total 4.345 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 16 di 6 Negara

Nasional
Kemenkes Usulkan Larangan Sementara WN India Masuk ke Indonesia

Kemenkes Usulkan Larangan Sementara WN India Masuk ke Indonesia

Nasional
PKS Sebut Pertemuan dengan Partai Demokrat Tak Bahas Koalisi Partai Islam

PKS Sebut Pertemuan dengan Partai Demokrat Tak Bahas Koalisi Partai Islam

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X