Sekjen PDI-P Sebut Koalisi Pendukung Jokowi Bisa Berisi 10 Partai

Kompas.com - 07/08/2018, 15:15 WIB
Presiden Joko Widodo saat mengenakan sepatu milik NAH project asal Bandung dalam acara makan malam bersama sejumlah ketua parpol, Senin (23/7/2018) malam. Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat PresidenPresiden Joko Widodo saat mengenakan sepatu milik NAH project asal Bandung dalam acara makan malam bersama sejumlah ketua parpol, Senin (23/7/2018) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengisyaratkan adanya partai yang akan bergabung ke dalam koalisi pengusung Presiden Joko Widodo.

Dengan demikian, jumlah partai pengusung dan pendukung dimungkinkan bertambah menjadi 10 parpol.

Saat ini ada sembilan partai yang hendak mengusung Jokowi di Pilpres 2019. Mereka ialah PDI-P, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, Hanura, Perindo, PSI, dan PKPI.

"Insya Allah kata teman-teman sekjen bisa jadi 10 (partai), kira-kira seperti itu. Jadi penjelasan tadi sudah sangat gamblang," kata Hasto di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteng, Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Baca juga: Ditanyai Kemungkinan PAN Merapat ke Jokowi, Ini Kata Zulkifli Hasan

Namun, Hasto enggan mengungkapkan partai yang akan bergabung ke dalam koalisi pengusung Jokowi.

Sebelumnya Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengungkapkan koalisi pengusung Jokowi masih membuka peluang bagi PAN untuk bergabung.

Hal itu bahkan sempat disinggung dalam pertemuan antara Jokowi dengan sembilan sekjen partai yang tergabung di koalisi.

"Betul (buka peluang untuk PAN bergabung). Tadi malam memang ada yang menyinggung seperti Itu," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/8/2018).

Baca juga: Pramono: Lihat Nanti, Parpol Pendukung Pak Jokowi 9 atau 10...

Bahkan, kata Arsul, Jokowi meminta pendapat kepada para sekjen ihwal opsi bergabungnya PAN ke dalam koalisi.

Arsul lantas menyatakan pada intinya para sekjen juga masih membuka kesempatan untuk PAN jika memang serius hendak bergabung.

Namun untuk kepastiannya, Arsul menyatakan hal tersebut hanya bisa disampaikan oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

"Intinya istilahnya koalisi tidak menggembok yang tidak bisa dibuka kembali. Sepanjang semuanya sepakat, ya terbuka saja. Sepanjang semua sepakat," lanjut dia.

Baca tentang
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Apresiasi Kecepatan Penanganan Perkara di MA

Jokowi Apresiasi Kecepatan Penanganan Perkara di MA

Nasional
Komisi I Setuju Pemerintah Terima Hibah 14 Unit drone ScanEagle dari Amerika Serikat

Komisi I Setuju Pemerintah Terima Hibah 14 Unit drone ScanEagle dari Amerika Serikat

Nasional
Hakim Tegur Sopir Eks Bos AP II Karena Keterangan Berubah-ubah

Hakim Tegur Sopir Eks Bos AP II Karena Keterangan Berubah-ubah

Nasional
Jokowi Sebut Konsep Pembangunan Ibu Kota Baru Mulai Dilirik Dunia

Jokowi Sebut Konsep Pembangunan Ibu Kota Baru Mulai Dilirik Dunia

Nasional
5 Keuntungan Punya Pengalaman Organisasi saat Kuliah

5 Keuntungan Punya Pengalaman Organisasi saat Kuliah

Nasional
MA Sebut Telah Urai Hambatan Hukum Demi Pertumbuhan Ekonomi

MA Sebut Telah Urai Hambatan Hukum Demi Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Elly Lasut Yakin Pelantikannya Sebagai Bupati Talaud Tak Dipersoalkan

Elly Lasut Yakin Pelantikannya Sebagai Bupati Talaud Tak Dipersoalkan

Nasional
Presiden Jokowi Akui Sulit Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess

Presiden Jokowi Akui Sulit Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess

Nasional
Proyek Tak Ada Progres, Petinggi AP II Mengaku Tolak Pencairan Uang Muka Rp 21 Miliar

Proyek Tak Ada Progres, Petinggi AP II Mengaku Tolak Pencairan Uang Muka Rp 21 Miliar

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Dianggap Terlalu Banyak Atur Ranah Etika

RUU Ketahanan Keluarga Dianggap Terlalu Banyak Atur Ranah Etika

Nasional
Observasi 188 WNI di Pulau Sebaru, Kemenkes Kerahkan 39 Dokter Spesialis

Observasi 188 WNI di Pulau Sebaru, Kemenkes Kerahkan 39 Dokter Spesialis

Nasional
Polisi Limpahkan Barang Bukti dan Tersangka Penyerang Novel Baswedan

Polisi Limpahkan Barang Bukti dan Tersangka Penyerang Novel Baswedan

Nasional
Bangun Pabrik Baterai Lithium di Ibu Kota Baru, Luhut Sebut Indonesia Ingin Jadi Pemain Global

Bangun Pabrik Baterai Lithium di Ibu Kota Baru, Luhut Sebut Indonesia Ingin Jadi Pemain Global

Nasional
Karyawan Sambut Baik Penghentian Seleksi Calon Dirut TVRI di DPR

Karyawan Sambut Baik Penghentian Seleksi Calon Dirut TVRI di DPR

Nasional
Buru Nurhadi dkk, KPK Sambangi Rumah Mertua Nurhadi di Tulungagung

Buru Nurhadi dkk, KPK Sambangi Rumah Mertua Nurhadi di Tulungagung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X