Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi dan Cawapresnya Mendaftar ke KPU pada 10 Agustus 2018

Kompas.com - 07/08/2018, 13:23 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo akan mendaftarkan diri sebagai calon presiden pada Pemilu Presiden atau Pilpres 2019 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Jumat (10/8/2018).

Tanggal tersebut merupakan hari terakhir dalam tahap pendaftaran capres dan cawapres di KPU.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden Jokowi akan mengundang ketua umum partai politik koalisi pada Rabu (8/8/2018) malam atau Kamis (9/8/2018) malam terlebih dahulu.

Pertemuan itu membahas pendaftaran Jokowi dan calon wakil presidennya ke KPU pada Jumat.

"Kalau enggak besok malam atau Kamis malam, Presiden akan mengundang ketua umum dan sekjen partai. Karena hari Jumat sudah hari terakhir, (membicarakan) mengenai hari Jumat mendaftarnya jam berapa. Nanti Presiden yang mengetahui," ujar Pramono di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Baca juga: Tak Segera Umumkan Cawapres, Jokowi Disebut Tak Percaya Diri

Soal siapa cawapres yang akan mendampingi Jokowi, Pramono tidak mau menjawabnya.

Meski demikian, Pramono yang merupakan politikus PDI Perjuangan itu memastikan, satu hari sebelum pendaftaran, nama cawapres Jokowi sudah diketahui oleh publik.

"Yang jelas sebenarnya nanti satu hari sebelum hari Jumat sudah bisa diketahui. Karena ketua umum dan sekjen partai pendukung itu harus tanda tangan siapa yang mau didukung," ujar Pramono.

Pramono mengatakan, sosok cawapres Jokowi adalah sosok yang diterima oleh seluruh rakyat Indonesia.

Kompas TV Sembilan Sekjen Parpol pengusung Joko Widodo kembali bertemu Senin (6/8) malam.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com