Kasus PLTU Riau-1, KPK Panggil Direktur PT China Huadian Engineering Indonesia

Kompas.com - 06/08/2018, 12:01 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua orang saksi dalam kasus dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Keduanya adalah Direktur PT China Huadian Engineering Indonesia Wang Kun dan Manager Senior Pelaksana Pengadaan Independent Power Producer (IPP) PLN Mimin Insani.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka JBK (Johannes Budisutrisno Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (6/8/2018).

Baca juga: Siapakah Johannes Kotjo, Pengusaha yang Berani Menyuap hingga Rp 4,8 M Itu?

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih sebagai tersangka kasus suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.

Politisi Partai Golkar itu ditangkap KPK saat sedang berada di kediaman Idrus Marham.

Eni diduga menerima suap sebesar Rp 500 juta yang merupakan bagian dari commitment fee 2,5 persen dari nilai proyek kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Baca juga: KPK Juga Geledah Kediaman Anggota DPR Eni Maulani dan Pengusaha Johannes Kotjo

Fee tersebut diberikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited. Diduga, suap diberikan agar proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1 berjalan mulus.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPIP Minta Masyarakat Melapor Apabila Temukan Gerakan Komunisme

BPIP Minta Masyarakat Melapor Apabila Temukan Gerakan Komunisme

Nasional
FPL: 9 Jenis Tindak Kekerasan Seksual dalam RUU PKS Nyata Terjadi

FPL: 9 Jenis Tindak Kekerasan Seksual dalam RUU PKS Nyata Terjadi

Nasional
LIPI Sarankan Pilkada 2020 Ditunda sampai Situasi Kondusif

LIPI Sarankan Pilkada 2020 Ditunda sampai Situasi Kondusif

Nasional
2 Pekan Luhut Tangani Covid-19, Angka Kematian di 5 Provinsi Prioritas Meningkat

2 Pekan Luhut Tangani Covid-19, Angka Kematian di 5 Provinsi Prioritas Meningkat

Nasional
Permudah Administrasi Klaim Covid-19, BPJS Kesehatan Kembangkan Dashboard Monitoring

Permudah Administrasi Klaim Covid-19, BPJS Kesehatan Kembangkan Dashboard Monitoring

Nasional
Pengurangan Hukuman Koruptor oleh MA Dinilai Terkait dengan Revisi UU KPK

Pengurangan Hukuman Koruptor oleh MA Dinilai Terkait dengan Revisi UU KPK

Nasional
Wapres: Moratorium Pemekaran Daerah karena Keuangan Negara Belum Memungkinkan

Wapres: Moratorium Pemekaran Daerah karena Keuangan Negara Belum Memungkinkan

Nasional
Kemenag Tegaskan Belum Ada Kepastian soal Pemberangkatan Jemaah Umrah

Kemenag Tegaskan Belum Ada Kepastian soal Pemberangkatan Jemaah Umrah

Nasional
8 Alasan LIPI Rekomendasikan Penundaan Pilkada 2020

8 Alasan LIPI Rekomendasikan Penundaan Pilkada 2020

Nasional
PAN Yakin Hanya Sedikit Kadernya yang Pindah ke Partai Ummat

PAN Yakin Hanya Sedikit Kadernya yang Pindah ke Partai Ummat

Nasional
Hukuman Didiskon MA, Ini Perjalanan Vonis Kasus Anas Urbaningrum

Hukuman Didiskon MA, Ini Perjalanan Vonis Kasus Anas Urbaningrum

Nasional
Plt Bupati Diberhentikan, Kemendagri Tunjuk Sekda Jadi Plh Bupati Buton Utara

Plt Bupati Diberhentikan, Kemendagri Tunjuk Sekda Jadi Plh Bupati Buton Utara

Nasional
Sebaran 4.174 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 1.253

Sebaran 4.174 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 1.253

Nasional
Wapres: Kawal Pilkada 2020 Tanpa Mengorbankan Jiwa Masyarakat

Wapres: Kawal Pilkada 2020 Tanpa Mengorbankan Jiwa Masyarakat

Nasional
HUT Ke-16 DPD RI, Ketua DPR Minta Perkuat Gotong Royong Jalankan Amanat Rakyat

HUT Ke-16 DPD RI, Ketua DPR Minta Perkuat Gotong Royong Jalankan Amanat Rakyat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X