Jaring Aspirasi Daerah, PAN Tunda Rakernas Penentuan Capres-Cawapres

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional (PAN) menunda pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) untuk menentukan pasangan capres dan cawapres yang sedianya digelar di Jakarta hari ini hingga besok (6-7) Agustus.

Hal itu disampaikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan melalui keterangan tertulis, Minggu (5/8/2018).

Zulkifli mengungkapkan penundaan ini dilakukan untuk memberi kesempatan daerah mempersiapkan aspirasinya jelang rakernas. 

"Meminta seluruh DPW untuk mengirimkan keputusan rapat pleno dalam amplop tertutup ke DPP PAN paling lambat pada hari Senin (6/8/2018)," ujar Zulkifli dalam pernyataan tertulis, Senin (6/8/2018).

Baca juga: Rakernas PAN Ditunda untuk Sementara Waktu

Zulkifli mengungkapkan penundaan dilakukan sampai ada informasi selanjutnya. Ia pun menginstruksikan seluruh pimpinan partai di tingkat provinsi bersiap menghadiri Rakernas yang dalam waktu dekat akan diselenggarakan.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengungkapkan, partainya belum memutuskan arah koalisi terkait Pilpres 2019. Menurut Eddy, keputusan partai akan ditetapkan pada rakernas.

"Kami melihat tenggat waktunya terbatas yah dan kami juga menghadapi Rakernas tanggal 6-7. Nah, ketika kita tanggal 7 itu Rakernas, tentu saja kami harus mendapatkan sebuah keputusan terkait politik kami," ujar Eddy.

Baca juga: Zulkifli: PAN Tentukan Capres-Cawapres Saat Rakernas

Eddy menuturkan, keputusan belum bisa diambil saat ini, meskipun PAN sudah beberapa kali mengikuti pertemuan politik dan berkomunikasi dengan partai lain.

Menurut dia, beberapa pertemuan itu baru menyepakati adanya tim kerja.

Eddy mengatakan, PAN masih mengkaji beberapa rencana program kerja sama yang ditawarkan oleh partai-partai lain.

"Mudah-mudahan apa yang kami bahas ini sudah bisa mengerucutkan sikap politik PAN, agar nanti dalam Rakernas tinggal memutuskan arah politik kami," kata Eddy.

Komunikasi PAN belakangan ini selalu bersama kubu pendukung Prabowo Subianto. Meski, PAN saat ini masih bergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo.