Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemensos Tingkatkan Bantuan untuk Korban Gempa Lombok

Kompas.com - 05/08/2018, 22:30 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Idrus Marham memastikan  telah terjalin koordinasi antara pihaknya dengan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan dukungan bantuan kepada para masyarakat terdampak gempa bumi Lombok yang terjadi Minggu (5/8/2018) sore.

Peningkatan itu mencakup pendirian tenda hingga dapur umum.

"Jadi begini gempa saat ini, kita sudah koordinasi dengan kepala dinas sosial dan pemerintah setempat dan langsung kita tangani karena tinggal melanjutkan (penanganan) gempa yang lalu," kata Idrus dalam wawancara pada siaran Metro TV, Minggu malam.

Baca juga: Pusat Gempa Lombok Berlokasi di Lereng Gunung Rinjani

Pertama, Idrus memastikan jumlah tenda-tenda penampungan bagi korban akan diperbanyak. Hal itu menyikapi adanya peningkatan jumlah kerusakan pada pemukiman masyarakat akibat gempa.

Kemensos telah berkoordinasi dengan Basarnas, TNI dan Polri untuk penyediaan tenda ini.

"Nah karena itu memang sudah kebijakan kita, masyarakat yang rumahnya rusak jangan kembali lagi. Kita akan buatkan tenda-tenda penampungan sementara," kata Idrus.

Baca juga: Kronologi Gempa Lombok Bermagnitudo 7 Berpotensi Tsunami

Selain itu, Kemensos dan pihak terkait juga akan mendirikan dapur umum untuk kebutuhan pangan para korban yang bermukim di tenda-tenda penampungan, termasuk menyediakan mobil dapur umum keliling.

"Sudah jalan, sudah ada di sana dan dari laporan yang ada terakhir saya cek mereka sudah bekerja bersama-sama," katanya.

Ketua Bidang Kelembagaan DPP Partai Golkar Idrus Marham saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/7/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Ketua Bidang Kelembagaan DPP Partai Golkar Idrus Marham saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/7/2018).

Saat ini, kata dia, pemerintah akan menunggu kepala daerah setempat untuk membuat surat keputusan tanggap darurat.

Baca juga: Gempa Terasa di Bali, Istri John Legend Panik Sambil Gendong Anak

Ia menjelaskan, surat itu nantinya akan menjadi acuan bersama terkait berapa lama dukungan bantuan penanggulangan bencana bisa diberikan.

"Mesti ada itu. Bilamana ada surat tanggap darurat apakah 7 atau 14 hari itu segera kita kirim lagi (bantuannya). Sesuai dengan permintaan yang ada," kata dia.

Ia menegaskan, langkah ini juga merupakan instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo untuk segera memberikan bantuan maksimal kepada masyarakat terdampak.

Baca juga: Lagi Makan Malam, Para Menteri Berhamburan Saat Gempa Guncang Lombok

Sebelumnya, BMKG menyatakan gempa Lombok memunculkan potensi tsunami terjadi di pantai Lombok Barat bagian utara dengan status waspada dan pantai Lombok Timur bagian Utara dengan status Waspada.

BPBD telah memerintahkan masyarakat untuk menjauh dari pantai. Gempa dirasakan di Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, Pulau Bali hingga Jawa Timur bagian Timur.

Guncangan sangat keras dirasakan di Kota Mataram. Masyarakat berhamburan keluar rumah. Masyarakat berlalu lalang di jalan dengn kondisi gelap karena listrik padam.

Baca juga: Cici Panda Rasakan Gempa Lombok Utara yang Terasa di Bali

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), intensitas gempa di Kota Mataram VII MMI, Karangasem VI MMI, Ubud V MMI, Denpasar IV MMI, Kuta IV MMI, Tabanan V MMI, Singaraja III MMI, Negara IV MMI, Banyuwangi III MMI, Jember III MMI, dan Malang II MMI.

Namun kini BMKG telah mencabut peringatan dini tsunami. Masyarakat sudah dinyatakan aman untuk kembali ke pemukiman asalnya.

Kompas TV Bantuan berupa dana pergantian bangunan, santunan kepada korban dan kebutuhan hidup korban gempa.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com