Kompas.com - 31/07/2018, 23:33 WIB

BOGOR, KOMPAS.com - Putri Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu, Selasa (31/7/2018) malam, dikabarkan sedang menunggu masa persalinan anak pertamanya.

Informasinya, proses persalinan Kahiyang itu dilakukan di Rumah Sakit YPK Menteng, Jakarta Pusat.

Paman suami Kahiyang Bobby Afif Nasution, yakni Herry Lontung, membenarkan kabar itu.

"Rencananya, besok lahirannya," ujar Herry saat dihubungi, Selasa malam.

Baca juga: Pengunggah Video Undangan Pernikahan Kahiyang Dijual Rp 25 Juta Dilaporkan ke Polisi

Herry diketahui juga menjabat Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Pada Selasa malam, ia bersama delapan orang sekjen partai politik pendukung bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Presiden Bogor.

Usai pertemuan dengan para sekjen, lanjut Herry, Jokowi langsung berangkat ke Rumah Sakit YPK Menteng untuk mendampingi sang putri melaksanakan prosesi persalinan.

Baca juga: Makna Ulos di Perkawinan Adat Batak Bobby-Kahiyang Ayu, Apa Sih?

"Iya, tadi berangkat (dari Istana Bogor)," ujar Herry.

Mewakili keluarga, Herry pun meminta doa masyarakat agar proses persalinan Kahiyang bisa berjalan dengan lancar.

Kahiyang merupakan anak kedua Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi. Pada 8 November 2017, ia menikah dengan pria asal Sumatera Utara Bobby Afif Nasution dengan pesta yang meriah di Solo dan Medan.


Kompas TV Presiden Jokowi tak mau ketinggalan untuk menyaksikan film produksi tanah air yang sedang hangat diperbincangkan publik ‘Dilan 1990’.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPATK Duga Ada Aliran Transaksi Keuangan ACT ke Anggota Al-Qaeda

PPATK Duga Ada Aliran Transaksi Keuangan ACT ke Anggota Al-Qaeda

Nasional
Peneliti LSI Denny JA: Jelang Pemilu, Poros Ketiga Masih Susah Terbentuk

Peneliti LSI Denny JA: Jelang Pemilu, Poros Ketiga Masih Susah Terbentuk

Nasional
Pemerintah dan DPR Didesak Buka Pembahasan RKUHP

Pemerintah dan DPR Didesak Buka Pembahasan RKUHP

Nasional
Pemerintah Masukkan Penjelasan Kritik dalam Pasal 218 RKUHP

Pemerintah Masukkan Penjelasan Kritik dalam Pasal 218 RKUHP

Nasional
Soal Pelantikan Achmad Marzuki, Dasco Tegaskan Penunjukan Pj Kepala Daerah Harus Pertimbangkan Aspirasi Rakyat

Soal Pelantikan Achmad Marzuki, Dasco Tegaskan Penunjukan Pj Kepala Daerah Harus Pertimbangkan Aspirasi Rakyat

Nasional
Harga Mati Usung AHY Dinilai Jadi Penyebab Demokrat Ditolak Golkar hingga PDI-P untuk Koalisi

Harga Mati Usung AHY Dinilai Jadi Penyebab Demokrat Ditolak Golkar hingga PDI-P untuk Koalisi

Nasional
Politikus PPP Bantah DPR-Pemerintah Tak Terbuka soal Revisi RKUHP

Politikus PPP Bantah DPR-Pemerintah Tak Terbuka soal Revisi RKUHP

Nasional
Izinnya Dicabut Kemensos, ACT Akan Buka Suara Sore Ini

Izinnya Dicabut Kemensos, ACT Akan Buka Suara Sore Ini

Nasional
PPKM Jabodetabek Direvisi dalam Sehari Jadi Level 1 Lagi, Ini Penjelasan Kemendagri

PPKM Jabodetabek Direvisi dalam Sehari Jadi Level 1 Lagi, Ini Penjelasan Kemendagri

Nasional
PPATK Blokir Sementara 60 Rekening ACT di 33 Penyedia Jasa Keuangan

PPATK Blokir Sementara 60 Rekening ACT di 33 Penyedia Jasa Keuangan

Nasional
Kejagung Periksa 11 Saksi Terkait Kasus Penyerobotan Lahan PT Duta Palma Group

Kejagung Periksa 11 Saksi Terkait Kasus Penyerobotan Lahan PT Duta Palma Group

Nasional
Pengamat Nilai Elektabilitas AHY Jadi Ganjalan Demokrat Berkoalisi

Pengamat Nilai Elektabilitas AHY Jadi Ganjalan Demokrat Berkoalisi

Nasional
Jokowi Harap Jalan Nasional di Pulau Nias Rampung Tahun Depan

Jokowi Harap Jalan Nasional di Pulau Nias Rampung Tahun Depan

Nasional
Wamenkumham Sebut Masih Ada Waktu untuk Sahkan RKUHP

Wamenkumham Sebut Masih Ada Waktu untuk Sahkan RKUHP

Nasional
PKS Yakin Gugatan 'Presidential Threshold' Bakal Dikabulkan MK

PKS Yakin Gugatan "Presidential Threshold" Bakal Dikabulkan MK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.