KPU Diminta Lebih Transparan Terkait Proses Verifikasi Caleg

Kompas.com - 30/07/2018, 17:10 WIB
Petugas KPU memperlihatkan alur pendaftaran bakal calon Anggota Legislatif yang akan mendaftarkan diri  untuk caleg DPR RI di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu (4/7/2018). Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka pendaftaran bagi warga negara yang hendak mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) dan pendaftaran tersebut dibuka untuk caleg dari tingkat DPRD kabupaten/kota hingga DPR RI. ANTARA FOTO/RENO ESNIRPetugas KPU memperlihatkan alur pendaftaran bakal calon Anggota Legislatif yang akan mendaftarkan diri untuk caleg DPR RI di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu (4/7/2018). Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka pendaftaran bagi warga negara yang hendak mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) dan pendaftaran tersebut dibuka untuk caleg dari tingkat DPRD kabupaten/kota hingga DPR RI.
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Komite Pemilih (TePi) Indonesia Jeirry Sumampow mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar lebih transparan dalam proses seleksi dan verifikasi calon anggota legislatif (caleg) pada Pileg 2019.

"Kami sebut KPU minim memfasilitasi publik berpartisipasi dalam setiap tahapan," ujar Jeirry dalam acara diskusi bertajuk "Menyambut Partai Tanpa Koruptor: Jangan Kendor!", di D' Hotel, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (30/7/2018).

Menurut Jeirry, proses verifikasi rentan terhadap penyimpangan. Termasuk, terkait penerapan ketentuan yang menyebutkan eks narapidana korupsi tidak boleh maju sebagai caleg. 

Ini, kata dia, membutuhkan pengawasan publik agar tak ada eks narapidana kasus korupsi yang lolos jadi caleg. 

Baca juga: INFOGRAFIK: 17 Bakal Caleg di 11 Kota Eks Koruptor

Ketentuan terkait larangan eks koruptor untuk nyaleg tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Data sementara terkait jumlah caleg yang merupakan mantan napi korupsi hanya dirilis oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Jeirry menyebut, KPU menutup diri sehingga yang memiliki akses terhadap data tersebut hanyalah penyelenggara.

"Untung saja ada Bawaslu yang diberi data oleh KPU sehingga bisa mendeteksi calon-calon dalam daftar, yang merupakan mantan napi korupsi," jelas Jeirry.

"Untung saja, meskipun belum cukup lengkap. Kalau Anda lihat data yang beredar hanya DPRD di tingkat provinsi, kabupaten. Apakah yang nasional tidak ada (caleg eks napi koruptor)? Saya tidak yakin," tambahnya.

Ia juga mengingatkan terkait eks narapidana kasus narkoba dan pelecehan seksual pada anak. Mereka juga dilarang nyaleg.

"Bagaimana meneliti ini kalo datanya tak bisa diakses. Kita berkali-kali minta KPU buka data ini agar masyarakat bisa terlibat dalam pengawasan dan kontrol pada tahap ini," ujarnya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisi I-Panglima TNI Gelar Rapat, Bahas Isu Laut China Selatan hingga Papua

Komisi I-Panglima TNI Gelar Rapat, Bahas Isu Laut China Selatan hingga Papua

Nasional
UPDATE: 1.626 Kasus Omicron, 678 di Antaranya Sembuh, 2 Meninggal

UPDATE: 1.626 Kasus Omicron, 678 di Antaranya Sembuh, 2 Meninggal

Nasional
Polri Pastikan Pergantian Warna Pelat Nomor Kendaraan dan Pemasangan Cip RFID Gratis

Polri Pastikan Pergantian Warna Pelat Nomor Kendaraan dan Pemasangan Cip RFID Gratis

Nasional
Dimulai Hari Ini, Simak Syarat Travel Bubble dari Singapura ke Batam-Bintan

Dimulai Hari Ini, Simak Syarat Travel Bubble dari Singapura ke Batam-Bintan

Nasional
Pemerintah Akan Buka Data PeduliLindungi ke Publik

Pemerintah Akan Buka Data PeduliLindungi ke Publik

Nasional
MAKI Laporan Dugaan Pungli Oknum Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Capai Rp 1,7 Miliar

MAKI Laporan Dugaan Pungli Oknum Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Capai Rp 1,7 Miliar

Nasional
Wapres Minta Semua Pihak Bersiap Hadapi Penyebaran Omicron

Wapres Minta Semua Pihak Bersiap Hadapi Penyebaran Omicron

Nasional
7 Rekomendasi Perhimpunan Dokter Paru Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 akibat Varian Omicron

7 Rekomendasi Perhimpunan Dokter Paru Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 akibat Varian Omicron

Nasional
Indonesia Buka Pintu Wisata 'Travel Bubble' Batam-Bintan-Singapura di Tengah Lonjakan Omicron

Indonesia Buka Pintu Wisata "Travel Bubble" Batam-Bintan-Singapura di Tengah Lonjakan Omicron

Nasional
Pastikan 'Bed Occupancy Rate' RS Aman, Luhut: Tapi Jangan Anggap Enteng Omicron

Pastikan "Bed Occupancy Rate" RS Aman, Luhut: Tapi Jangan Anggap Enteng Omicron

Nasional
Kasus Omicron Makin Banyak, Menkes Perintahkan Percepat Deteksi Lewat PCR SGTF

Kasus Omicron Makin Banyak, Menkes Perintahkan Percepat Deteksi Lewat PCR SGTF

Nasional
Menkes: Ada 1.600 Kasus Omicron, 20 di Antaranya Butuh Bantuan Oksigen

Menkes: Ada 1.600 Kasus Omicron, 20 di Antaranya Butuh Bantuan Oksigen

Nasional
Jaksa Nilai Azis Syamsuddin Berbelit-belit dan Merusak Citra DPR

Jaksa Nilai Azis Syamsuddin Berbelit-belit dan Merusak Citra DPR

Nasional
Anggota DPR: Aset Negara Jangan Dijual untuk Danai Ibu Kota Baru

Anggota DPR: Aset Negara Jangan Dijual untuk Danai Ibu Kota Baru

Nasional
Kasus DID Tabanan, KPK Panggil 4 Manajer Hotel di Jakarta sebagai Saksi

Kasus DID Tabanan, KPK Panggil 4 Manajer Hotel di Jakarta sebagai Saksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.