Salin Artikel

KPU Diminta Lebih Transparan Terkait Proses Verifikasi Caleg

"Kami sebut KPU minim memfasilitasi publik berpartisipasi dalam setiap tahapan," ujar Jeirry dalam acara diskusi bertajuk "Menyambut Partai Tanpa Koruptor: Jangan Kendor!", di D' Hotel, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (30/7/2018).

Menurut Jeirry, proses verifikasi rentan terhadap penyimpangan. Termasuk, terkait penerapan ketentuan yang menyebutkan eks narapidana korupsi tidak boleh maju sebagai caleg. 

Ini, kata dia, membutuhkan pengawasan publik agar tak ada eks narapidana kasus korupsi yang lolos jadi caleg. 

Ketentuan terkait larangan eks koruptor untuk nyaleg tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Data sementara terkait jumlah caleg yang merupakan mantan napi korupsi hanya dirilis oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Jeirry menyebut, KPU menutup diri sehingga yang memiliki akses terhadap data tersebut hanyalah penyelenggara.

"Untung saja ada Bawaslu yang diberi data oleh KPU sehingga bisa mendeteksi calon-calon dalam daftar, yang merupakan mantan napi korupsi," jelas Jeirry.

"Untung saja, meskipun belum cukup lengkap. Kalau Anda lihat data yang beredar hanya DPRD di tingkat provinsi, kabupaten. Apakah yang nasional tidak ada (caleg eks napi koruptor)? Saya tidak yakin," tambahnya.

Ia juga mengingatkan terkait eks narapidana kasus narkoba dan pelecehan seksual pada anak. Mereka juga dilarang nyaleg.

"Bagaimana meneliti ini kalo datanya tak bisa diakses. Kita berkali-kali minta KPU buka data ini agar masyarakat bisa terlibat dalam pengawasan dan kontrol pada tahap ini," ujarnya.

KPU sebenarnya memberikan waktu bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan terkait para caleg. Namun, hal itu baru dapat dilakukan setelah penetapan daftar calon sementara (DCS) oleh KPU.

Menurut Jeirry, rentang waktu yang diberikan KPU untuk masyarakat yang hendak memberikan masukan terlalu singkat.

Penyusunan dan penetapan DCS akan dilaksanakan pada 8-12 Agustus 2018. Kemudian, KPU memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan tanggapan dan masukan terhadap DCS pada 12-21 Agustus 2018.

Jika ada masukan atau tanggapan, KPU akan mengklarifikasi dengan parpol pada 22-28 Agustus 2018. Pada akhirnya, parpol akan menjawabnya di 29-31 Agustus 2018.

https://nasional.kompas.com/read/2018/07/30/17103941/kpu-diminta-lebih-transparan-terkait-proses-verifikasi-caleg

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Resmi Ditandatangani, Begini Lini Masa Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura

Resmi Ditandatangani, Begini Lini Masa Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura

Nasional
UPDATE 25 Januari: 24.856 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 Januari: 24.856 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
KSAD Naikkan Pangkat 23 Pati TNI AD, Mulyo Aji hingga Arifin Boer Kini Jenderal Bintang 3

KSAD Naikkan Pangkat 23 Pati TNI AD, Mulyo Aji hingga Arifin Boer Kini Jenderal Bintang 3

Nasional
UPDATE 25 Januari: 7.483 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 Januari: 7.483 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 25 Januari: Bertambah 869, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.125.080

UPDATE 25 Januari: Bertambah 869, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.125.080

Nasional
BNN Sebut Kerangkeng Manusia di Langkat Bukan Tempat untuk Rehabilitasi Narkoba

BNN Sebut Kerangkeng Manusia di Langkat Bukan Tempat untuk Rehabilitasi Narkoba

Nasional
UPDATE 25 Januari: Bertambah 20 Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.247

UPDATE 25 Januari: Bertambah 20 Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.247

Nasional
UPDATE 25 Januari: Bertambah 4.878, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.294.183

UPDATE 25 Januari: Bertambah 4.878, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.294.183

Nasional
LPSK Bisa Lindungi Korban Kerangkeng Manusia di Langkat jika Ada Laporan

LPSK Bisa Lindungi Korban Kerangkeng Manusia di Langkat jika Ada Laporan

Nasional
Wapres Sayangkan Masih Banyak Pihak Identikkan Islam dengan Kekerasan

Wapres Sayangkan Masih Banyak Pihak Identikkan Islam dengan Kekerasan

Nasional
KPK Siap Fasilitasi Polisi dan Komnas HAM Dalami Penemuan Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

KPK Siap Fasilitasi Polisi dan Komnas HAM Dalami Penemuan Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

Nasional
Ramai soal Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Apa Ancaman Hukuman Pelaku Perbudakan?

Ramai soal Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Apa Ancaman Hukuman Pelaku Perbudakan?

Nasional
Bareskrim Akan Tindaklanjuti Semua Laporan ke Edy Mulyadi

Bareskrim Akan Tindaklanjuti Semua Laporan ke Edy Mulyadi

Nasional
Maruf Amin: Indonesia Berpacu dengan Waktu Kejar Sertifikasi Halal pada 2024

Maruf Amin: Indonesia Berpacu dengan Waktu Kejar Sertifikasi Halal pada 2024

Nasional
Pengakuan Bupati Langkat Soal Kerangkeng Manusia di Rumahnya

Pengakuan Bupati Langkat Soal Kerangkeng Manusia di Rumahnya

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.