Jokowi "Todong" Chairul Tanjung Bantu Pembangunan Menara MUI

Kompas.com - 26/07/2018, 13:12 WIB
Presiden Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama Menara MUI di Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (26/7/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama Menara MUI di Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (26/7/2018).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo "menodong" pengusaha Chairul Tanjung. Jokowi meminta bos Trans Corp itu menyumbangkan sebagian hartanya untuk membangun menara Majelis Ulama Indonesia.

Hal itu terjadi saat Presiden Jokowi menghadiri acara peletakan batu pertama MUI di Jalan Raya Mabes Hankam, Jakarta, Kamis (26/7/2018).

Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan, ia akan ikut mewakafkan sebagian hartanya untuk pembangunan menara MUI itu.

"Meski saya bukan orang kaya, nanti saya sedikit-sedikit Pak kiai. Untuk memberikan semangat agar menara MUI bisa segera diselesaikan dan MUI bisa memiliki sendiri kantor yang besar," kata Jokowi.


Jokowi meyakini, masih banyak lagi orang-orang yang akan menyumbang untuk pembangunan menara MUI. Termasuk dari para konglomerat.

Kepala Negara lalu "menodong" Chairul Tanjung yang juga hadir pada acara tersebut.

"Ini kan baru saya yang naik. Pak Chairul Tanjung belum naik ke panggung. Tadi pagi saya baca beliau ini masuk lima besar orang terkaya di Indonesia," kata Jokowi.

Gaya "menodong" Jokowi itu langsung disambut gelak tawa hadirin, tak terkecuali Chairul Tanjung sendiri.

"Jadi tolong pak kiai, Pak Chairul Tanjung ini dilaporkan wakafnya berapa. Belum yang lain-lain, akan saya tegur satu per satu," sambung Jokowi.

Nilai bangunan Menara MUI seluas 15.000 meter persegi dengan bangunan 20 lantai ini adalah Rp 600 miliar.

MUI akan membeli Menara ini dengan dana yang berasal dari wakaf, infak, dan sedekah dengan skema reksadana Syariah. Ditargetkan, MUI sudah bisa melunasinya dalam lima tahun.

"Jadi MUI hanya mengelola, ini punya umat," kata Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin.

Pembangunan menara MUI ditargetkan selesai sebelum Munas MUI 2020. Sebanyak 4-5 lantai nantinya akan digunakan sebagai kantor oleh MUI. Selebihnya akan disewakan untuk perkantoran komersial. Ada juga sebagian yang akan digunakan untuk sentra kuliner halal dan pusat bisnis syariah.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X