Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Kalau Gaji Wali Kota Naik, Bupati, Gubernur, dan Menteri Juga Harus Naik

Kompas.com - 25/07/2018, 13:42 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, permintaan naik gaji dari para wali kota saat ini sedang dikaji dan diperhitungkan.

Menurut dia, harus ada perhitungan yang matang, khususnya terkait anggaran.

"Kita kan harus berhitung, kalau (gaji) wali kota naik, bupati harus naik. Kalau bupati naik, gubernur juga naik. Kalau gubernur naik, nanti menteri juga naik," kata Jokowi di Yogyakarta, Rabu (25/7/2018).

Baca juga: Bertemu Presiden Jokowi, Para Wali Kota Minta Naik Gaji

Jokowi mengatakan, pada dasarnya semua aspirasi yang masuk akan ia tampung terlebih dahulu.

Namun, aspirasi itu belum tentu bisa dipenuhi. Kepala Negara menegaskan belum menyiapkan payung hukum untuk menaikkan gaji wali kota.

"Tidak mudah, ya memang, semua harus dikalkulasi, dihitung, disesuaikan dengan kemampuan fiskal kita," kata Jokowi.

"Kalau kemampuan fiskal kita longgar, kenapa tidak?" tambahnya.

Baca juga: Jokowi Siapkan Keppres, Gaji Wali Kota Naik dalam Waktu Dekat?

Para Wali Kota dari berbagai daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) meminta kenaikan gaji kepada Presiden Joko Widodo.

Permintaan itu disampaikan saat para wali kota saat bertemu Presiden Jokowi di Istana Bogor, Senin (23/7/2018).

"Kita berharap ini (permintaan kenaikan gaji) tidak menjadi beban, tetapi lebih kepada bagaimana kita bisa bekerja secara maksimal," kata Ketua Apeksi Airin Rachmi Diany kepada wartawan usai pertemuan dengan Jokowi.

Airin mengatakan, gaji para wali kota sudah lama tidak mengalami kenaikan. Ia memastikan bahwa gaji dan tunjangan tersebut tidak cukup untuk operasional seorang kepala daerah, khususnya dalam memberikan bantuan ke masyarakat tidak mampu.

"Kalau operasional kan enggak (cukup). Apalagi sekarang kan hibah bansos dibatasi dengan regulasi aturan, harus setahun sebelumnya, yayasan tersebut harus terdaftar tiga tahun, dan lain-lain," kata Airin.

Bahkan, Wakil Wali Kota Malang Sutiaji menyebut bahwa Presiden sudah menyiapkan keputusan presiden tentang kenaikan gaji wali kota di Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenkes Ungkap Belum Semua Rumah Sakit Siap Terapkan KRIS

Kemenkes Ungkap Belum Semua Rumah Sakit Siap Terapkan KRIS

Nasional
Ahli Sebut Tol MBZ Masih Sesuai Standar, tapi Bikin Pengendara Tak Nyaman

Ahli Sebut Tol MBZ Masih Sesuai Standar, tapi Bikin Pengendara Tak Nyaman

Nasional
Ahli Yakin Tol MBZ Tak Akan Roboh Meski Kualitas Materialnya Dikurangi

Ahli Yakin Tol MBZ Tak Akan Roboh Meski Kualitas Materialnya Dikurangi

Nasional
Tol MBZ Diyakini Aman Dilintasi Meski Spek Material Dipangkas

Tol MBZ Diyakini Aman Dilintasi Meski Spek Material Dipangkas

Nasional
Jet Tempur F-16 Kedelepan TNI AU Selesai Dimodernisasi, Langsung Perkuat Lanud Iswahjudi

Jet Tempur F-16 Kedelepan TNI AU Selesai Dimodernisasi, Langsung Perkuat Lanud Iswahjudi

Nasional
Kemensos Siapkan Bansos Adaptif untuk Korban Bencana Banjir di Sumbar

Kemensos Siapkan Bansos Adaptif untuk Korban Bencana Banjir di Sumbar

Nasional
Ahli Sebut Proyek Tol MBZ Janggal, Beton Diganti Baja Tanpa Pertimbangan

Ahli Sebut Proyek Tol MBZ Janggal, Beton Diganti Baja Tanpa Pertimbangan

Nasional
Jokowi Kembali ke Jakarta Usai Kunjungi Korban Banjir di Sumbar

Jokowi Kembali ke Jakarta Usai Kunjungi Korban Banjir di Sumbar

Nasional
26 Tahun Reformasi, Aktivis 98: Kami Masih Ada dan Akan Terus Melawan

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98: Kami Masih Ada dan Akan Terus Melawan

Nasional
Dewas KPK Sudah Cetak Putusan Etik Ghufron, tapi Tunda Pembacaannya

Dewas KPK Sudah Cetak Putusan Etik Ghufron, tapi Tunda Pembacaannya

Nasional
Anggota Komisi VIII Kritik Kemensos karena Tak Hadir Rapat Penanganan Bencana di Sumbar

Anggota Komisi VIII Kritik Kemensos karena Tak Hadir Rapat Penanganan Bencana di Sumbar

Nasional
PAN Tak Mau Ada Partai Baru Dukung Prabowo Langsung Dapat 3 Menteri

PAN Tak Mau Ada Partai Baru Dukung Prabowo Langsung Dapat 3 Menteri

Nasional
Ahli Sebut Keawetan dan Usia Tol MBZ Berkurang karena Spesifikasi Material Diubah

Ahli Sebut Keawetan dan Usia Tol MBZ Berkurang karena Spesifikasi Material Diubah

Nasional
PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

Nasional
PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com