Ketum PBNU: Ada Konglomerat Menguasai Tanah sampai 5,5 Juta Hektar

Kompas.com - 21/07/2018, 06:19 WIB
Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj saat konferensi pers terkait rencana penyelenggaraan Munas dan Konbes NU 2017 di gedung PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (22/9/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoKetua Umum PBNU Said Aqil Siradj saat konferensi pers terkait rencana penyelenggaraan Munas dan Konbes NU 2017 di gedung PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (22/9/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menyinggung isu penguasaan lahan di Indonesia.

Saat berpidato dalam acara Musyawarah Nasional VI Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Grand Ballroom Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Jumat (20/7/2018), Said mengatakan, ada pengusaha yang menguasai lahan di Indonesia dalam jumlah besar.

"Ada orang, konglomerat, yang menguasai tanah sampai 5,5 juta hektar," ujar Said Aqil Siradj.

Ia kemudian merujuk sejumlah tetangganya di kampung halaman, Cirebon, yang menurut dia kapasitas ekonominya tidak meningkat dari tahun ke tahun.

"Tapi yang namanya Solikhin, Djumadi, satu jengkal lahan saja enggak punya," kata dia.

Said Aqil pun mendorong pemerintah Joko Widodo untuk menciptakan keadilan di dalam distribusi lahan.

Baca juga: Di Hadapan Jokowi, Said Aqil Kritik Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah

Selain itu, Said juga menyinggung masyarakat yang sulit mengakses ke permodalan di bank, pendidikan yang masih belum merata, peluang kerja yang kecil, kematian ibu melahirkan, dan stunting.

Menurut Said, semua hal itu adalah fakta yang ia dapatkan langsung di lapangan.

"Ya itu semua pasti warga NU. Orang NU kan mayoritas," ujar Said.

Tanggapan Jokowi

Presiden Jokowi yang diberikan kesempatan pidato selanjutnya langsung meluruskan pernyataan Said Aqil. Ia tidak memungkiri bahwa memang ada pengusaha yang memiliki hak atas penguasaan lahan dalam luas yang besar.

Namun, Jokowi menegaskan bahwa konsesi itu bukan dilaksanakan oleh pemerintah yang ia pimpin.

"Perlu saya sampaikan bahwa yang memberi konsesi itu bukan saya. Itu yang perlu digarisbawahi. Saya tidak pernah memberi 1 meter persegi pun kepada mereka," ujar Jokowi.

Melalui program redistribusi lahan, pemerintahan Jokowi-Kalla justru menghentikan pemberian konsesi kepada pengusaha. Konsesi lahan justru diberikan kepada rakyat yang membutuhkan.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemenuhan Hak Kelompok Difabel Harus Jadi Perhatian

Pemenuhan Hak Kelompok Difabel Harus Jadi Perhatian

Nasional
AS Setujui Penjualan Pesawat 8 Tiltrotor MV-22 Osprey Block C ke Indonesia

AS Setujui Penjualan Pesawat 8 Tiltrotor MV-22 Osprey Block C ke Indonesia

Nasional
Airlangga Tegaskan Penguatan Infrastruktur Digital Mutlak Dilakukan

Airlangga Tegaskan Penguatan Infrastruktur Digital Mutlak Dilakukan

Nasional
Penjelasan Kemendagri soal e-KTP dan Status Buron Djoko Tjandra

Penjelasan Kemendagri soal e-KTP dan Status Buron Djoko Tjandra

Nasional
66.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Prediksi Ketersediaan Vaksin Lokal pada 2021

66.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Prediksi Ketersediaan Vaksin Lokal pada 2021

Nasional
[POPULER NASIONAL] Setelah MA Kabulkan Gugatan Soal Pilpres | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.268 Orang

[POPULER NASIONAL] Setelah MA Kabulkan Gugatan Soal Pilpres | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.268 Orang

Nasional
Saat Komisi III DPR Gelar Rapat di Gedung KPK...

Saat Komisi III DPR Gelar Rapat di Gedung KPK...

Nasional
Jokowi Kebut Infrastruktur di Tengah Pandemi, Terkendala Dana hingga Lahan

Jokowi Kebut Infrastruktur di Tengah Pandemi, Terkendala Dana hingga Lahan

Nasional
Polisi Lengkapi Berkas Perkara Satu Tersangka Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus

Polisi Lengkapi Berkas Perkara Satu Tersangka Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus

Nasional
Ketua Komisi I: Ekonomi dan Pertahanan Harus Berjalan Beriringan

Ketua Komisi I: Ekonomi dan Pertahanan Harus Berjalan Beriringan

Nasional
Komisi I DPR Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Prajurit

Komisi I DPR Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Prajurit

Nasional
Meski Kembalikan Uang, PT SAM Tetap Diproses Hukum Terkait Jiwasraya

Meski Kembalikan Uang, PT SAM Tetap Diproses Hukum Terkait Jiwasraya

Nasional
Peretas 1.309 Situs Pemerintah dan Swasta Belajar Otodidak, Peras Korban Rp 2-5 Juta

Peretas 1.309 Situs Pemerintah dan Swasta Belajar Otodidak, Peras Korban Rp 2-5 Juta

Nasional
Periksa 2 Saksi, KPK Konfirmasi soal Sewa Rumah Persembunyian Nurhadi dan Penjualan Vila

Periksa 2 Saksi, KPK Konfirmasi soal Sewa Rumah Persembunyian Nurhadi dan Penjualan Vila

Nasional
Bawaslu Sebut Bakal Maksimalkan Pencegahan Pelanggaran di Pilkada 2020

Bawaslu Sebut Bakal Maksimalkan Pencegahan Pelanggaran di Pilkada 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X