AHY: Kalau Jokowi Umumkan Cawapres, Apa Semua "Happy"?

Kompas.com - 20/07/2018, 21:21 WIB
Ketua Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (tengah) saat silaturahmi dengan media di Jakarta, Jumat (20/7/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinKetua Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (tengah) saat silaturahmi dengan media di Jakarta, Jumat (20/7/2018).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) mengatakan, sampai saat ini peta koalisi pada Pemilihan Presiden 2019 belum jelas. Segala kemungkinan, menurut dia, masih bisa terjadi.

AHY mengatakan, koalisi pendukung Presiden petahana Joko Widodo bisa saja terpecah karena berebut posisi calon wakil presiden.

"Ketika beliau (Jokowi) umumkan cawapres tertentu apakah kemudian semuanya merasa happy dan akan tetap memberi dukungan penuh?" kata AHY dalam silaturahim dengan media di Jakarta, Jumat (20/7/2018).

"Atau sebaliknya ada yang kecewa dan balik kanan? Balik kanan ini bisa menyebrang ke kubu sebelah, atau membuat koalisi baru," ujar dia.

Baca juga: SBY Sebut Cawapres Bukan Harga Mati, Demokrat Tak Kampanyekan AHY?

Hal serupa, menurut AHY, juga bisa terjadi pada koalisi kelompok oposisi yang akan mengusung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres.

"Memang tidak bisa terbayang dengan jelas. Kabutnya tebal," kata dia.

Partai Demokrat sendiri yang berada di tengah, menurut dia, masih belum menentukan pilihan. Adapun opsi yang dimiliki Partai Demokrat adalah merapat ke kubu Jokowi, ke Prabowo, atau membuat poros baru.

Menurut AHY, dari berbagai survei yang ada, saat ini sekitar 40 persen belum menentukan pilihan.

"Rasa-rasanya rakyat kita yang besar itu punya hal-hak untuk menantikan hadirnya calon alternatif," kata AHY.

Baca juga: Demokrat Optimistis AHY Bisa Jadi Cawapres bagi Prabowo

Namun di sisi lain, AHY yang digadang-gadang sebagai capres atau cawapres Partai Demokrat ini juga mengakui bahwa membentuk koalisi baru bukan hal yang mudah.

Sebab, ada syarat ambang batas yang mengatur parpol atau gabungan harus mengantongi 20 persen kursi

AHY yang 16 tahun berkarier di militer ini pun mengibaratkan kondisi ini layaknya perang yang diselimuti kabut. Dalam perang, menurut, dia kondisi ini dikenal dengan istilah "the fog of war".

"Kalau kabutnya tebal akan mempersulit pasukan yang menyerang atau bertahan. Dalam politik juga serupa. Semua parpol atau tokoh politik pemegang tiket itu memegang kartunya rapat-rapat," ujar dia.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perludem: Pilkada Konon Katanya untuk Akomodasi Hak Konstitusional Rakyat, Itu Utopia

Perludem: Pilkada Konon Katanya untuk Akomodasi Hak Konstitusional Rakyat, Itu Utopia

Nasional
Satu Tahun Revisi UU KPK, Azyumardi Azra: Politik Kita Penuh 'Gimmick'

Satu Tahun Revisi UU KPK, Azyumardi Azra: Politik Kita Penuh "Gimmick"

Nasional
Pukat UGM Sebut Revisi UU KPK Terbukti Melumpuhkan KPK

Pukat UGM Sebut Revisi UU KPK Terbukti Melumpuhkan KPK

Nasional
KPK Dalami Aset-aset Milik Nurhadi dan Menantunya

KPK Dalami Aset-aset Milik Nurhadi dan Menantunya

Nasional
38 Zona Oranye Berubah Jadi Merah, Ini Daftarnya...

38 Zona Oranye Berubah Jadi Merah, Ini Daftarnya...

Nasional
Ahli: Dibanding Revisi PKPU, Perppu Baru Lebih Efektif Tegaskan Aturan Pilkada

Ahli: Dibanding Revisi PKPU, Perppu Baru Lebih Efektif Tegaskan Aturan Pilkada

Nasional
Sukses Raih WTP 13 Kali, LAN Mendapat Apresiasi Tinggi dari Menkeu

Sukses Raih WTP 13 Kali, LAN Mendapat Apresiasi Tinggi dari Menkeu

Nasional
Megawati dan Puan Jadi Jurkam Gibran-Teguh di Pilkada Solo

Megawati dan Puan Jadi Jurkam Gibran-Teguh di Pilkada Solo

Nasional
Ini Penjelasan Kemenkes soal Wacana Mengubah Definisi Kematian Akibat Covid-19

Ini Penjelasan Kemenkes soal Wacana Mengubah Definisi Kematian Akibat Covid-19

Nasional
Pemerintah Akan Tanggung Biaya Perawatan Karyawan yang Terpapar Covid-19

Pemerintah Akan Tanggung Biaya Perawatan Karyawan yang Terpapar Covid-19

Nasional
PKPU Direvisi, Pemerintah Ingin Arak-arakan Dilarang

PKPU Direvisi, Pemerintah Ingin Arak-arakan Dilarang

Nasional
Kampanye Pilkada 2020 Dimulai 26 September, Pemerintah Minta Revisi PKPU Dikebut

Kampanye Pilkada 2020 Dimulai 26 September, Pemerintah Minta Revisi PKPU Dikebut

Nasional
Klaster Rumah Sakit, Komunitas, dan Perkantoran Jadi Penyumbang Kasus Covid-19 Terbesar di Jakarta

Klaster Rumah Sakit, Komunitas, dan Perkantoran Jadi Penyumbang Kasus Covid-19 Terbesar di Jakarta

Nasional
Sekjen PBNU: Jangan Sampai Pilkada Timbulkan Risiko bagi Masyarakat

Sekjen PBNU: Jangan Sampai Pilkada Timbulkan Risiko bagi Masyarakat

Nasional
Mahfud MD: Pemungutan Suara Pilkada 2020 akan Dilakukan Lebih Ketat

Mahfud MD: Pemungutan Suara Pilkada 2020 akan Dilakukan Lebih Ketat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X