Dirut PLN Sofyan Basir Penuhi Pemeriksaan KPK Terkait Kasus PLTU Riau-1

Kompas.com - 20/07/2018, 10:56 WIB
Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero, Sofyan Basir (berkemeja putih di belakang) mendatangi gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (20/7/2018). DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comDirektur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero, Sofyan Basir (berkemeja putih di belakang) mendatangi gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (20/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero, Sofyan Basir mendatangi gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), Jumat (20/7/2018).

Pantauan Kompas.com, Sofyan yang mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam ini datang sekitar pukul 9.53 WIB didampingi sejumlah orang.

Tanpa banyak berkomentar, Sofyan langsung memasuki gedung KPK dan menunggu di lobi gedung selama beberapa menit.

"Enggak, enggak, nanti ya," ujar Sofyan.

Sekitar pukul 10.10 WIB, ia menuju lantai 2 gedung KPK.

Baca juga: Sofyan Basir Pastikan PLN Terus Laksanakan Program Listrik 35.000 MW

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, Sofyan akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.

"Jumat 20 Juli, diagendakan pemeriksaan terhadap Sofyan Basir, Dirut PLN sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait pembangunan PLTU Riau-1," dalam keterangan tertulisnya, Jumat.

Menurut Febri, salah satu pokok pemeriksaan penyidik adalah mendalami peran PLN dalam skema kerja sama di proyek PLTU Riau-1 ini.

"Peran PLN dalam skema kerjasama di Riau-1 menjadi salah satu hal yang perlu didalami penyidik setelah penggeledahan dilakukan di rumah dan kantor yang bersangkutan sebelumnya," kata dia.

Baca juga: Rumah Dirut PLN Digeledah KPK, Jusuf Kalla Yakin dengan Rekam Jejak Sofyan Basir

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Eni Maulani Saragih sebagai tersangka kasus suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.

Eni diduga menerima suap sebesar Rp 500 juta yang merupakan bagian dari commitment fee 2,5 persen dari nilai proyek kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Fee tersebut diberikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited. Diduga, suap diberikan agar proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1 berjalan mulus.

KPK menduga penerimaan suap sebesar Rp 500 juta itu merupakan penerimaan keempat dari Johannes. Total nilai suap yang diberikan Johannes kepada Eni sebesar Rp 4,8 miliar.

Tahap pertama uang suap diberikan pada Desember 2017 sebesar Rp 2 miliar. Kedua, pada Maret 2018 sebesar Rp 2 miliar dan ketiga pada 8 Juni 2018 sebesar Rp 300 juta.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wujudkan Kota Ramah Sepeda, Menhub Sosialisasi Aturan Keselamatan Pesepeda di Jalan

Wujudkan Kota Ramah Sepeda, Menhub Sosialisasi Aturan Keselamatan Pesepeda di Jalan

Nasional
Tekan Covid-19, Menko PMK Minta Tenaga Medis Utamakan Protokol Kesehatan

Tekan Covid-19, Menko PMK Minta Tenaga Medis Utamakan Protokol Kesehatan

Nasional
Seorang WNI Sandera Abu Sayyaf Tewas, Bagaimana Nasib 4 Orang Lainnya?

Seorang WNI Sandera Abu Sayyaf Tewas, Bagaimana Nasib 4 Orang Lainnya?

Nasional
Bandingkan dengan Negara Lain, Perludem: Kita Berpilkada Saat Angka Covid-19 Meroket

Bandingkan dengan Negara Lain, Perludem: Kita Berpilkada Saat Angka Covid-19 Meroket

Nasional
Menko PMK Minta Pengiriman Beras untuk Penerima Bansos Tidak Ditumpuk

Menko PMK Minta Pengiriman Beras untuk Penerima Bansos Tidak Ditumpuk

Nasional
Ketua MPR: Pemulihan Ekonomi Bergantung pada Pengendalian Covid-19

Ketua MPR: Pemulihan Ekonomi Bergantung pada Pengendalian Covid-19

Nasional
Ketua MPR: Pemulihan Ekonomi Bergantung pada Pengendalian Covid-19

Ketua MPR: Pemulihan Ekonomi Bergantung pada Pengendalian Covid-19

Nasional
Menlu Sampaikan Kabar Duka Meninggalnya 1 WNI Jamaah Tabligh di India

Menlu Sampaikan Kabar Duka Meninggalnya 1 WNI Jamaah Tabligh di India

Nasional
Diskon Hukuman Koruptor, Jangan Sampai Muncul Anekdot 'Siapa Hakimnya'

Diskon Hukuman Koruptor, Jangan Sampai Muncul Anekdot "Siapa Hakimnya"

Nasional
Dengan Ideologi Pancasila, Jokowi Optimistis Bisa Atasi Covid-19

Dengan Ideologi Pancasila, Jokowi Optimistis Bisa Atasi Covid-19

Nasional
UPDATE: Kasus Covid-19 Bertambah Lebih dari 4.000, Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

UPDATE: Kasus Covid-19 Bertambah Lebih dari 4.000, Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Jokowi Hadiri Upacara Hari Kesaktian Pancasila, Puan Bacakan Ikrar

Jokowi Hadiri Upacara Hari Kesaktian Pancasila, Puan Bacakan Ikrar

Nasional
Kasus Kebakaran, Kamis Ini Polisi Periksa Pejabat Tinggi Kejagung dan Gelar Perkara

Kasus Kebakaran, Kamis Ini Polisi Periksa Pejabat Tinggi Kejagung dan Gelar Perkara

Nasional
WNI Sandera Abu Sayyaf Tewas di Filipina, Menlu Sampaikan Duka Cita

WNI Sandera Abu Sayyaf Tewas di Filipina, Menlu Sampaikan Duka Cita

Nasional
Wanti-wanti KPK kepada Calon Kepala Daerah agar Tak Korupsi Saat Menjabat

Wanti-wanti KPK kepada Calon Kepala Daerah agar Tak Korupsi Saat Menjabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X