Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri: Polisi Tak Akan Tembak Begal jika Menyerah

Kompas.com - 19/07/2018, 17:34 WIB
Yoga Sukmana,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri mengaku tidak ada kebijakan wajib menembak begal hingga mati. Hal itu disampaikan usai tindakan itu dikritik oleh Lembaga Bantuan Masyarakat (LBH).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri Brigjen M Iqbal yakin polisi punya alasan hingga melakukan tindakan tegas berupa penembakan.

"Saya kira teman-teman saya di lapangan itu memilih upaya paksa Kepolisian itu, terukur bahasanya, karena terancam nyawanya, makanya ditembak walaupun akibatnya mematikan," ujar Iqbal di Jakarta, Kamis (19/7/2018).

Baca juga: Begal yang Terlibat Penembakan Wanita di Tangerang Ditembak Mati

Iqbal mengatakan, Polisi diberikan wewenang untuk mengambil tindakan tegas, hingga penembakan, saat ada ancaman yang membahayakan nyawa polisi atau masyarakat.

Dia mengatakan, kewenangan itu tak hanya dimiliki Polri, namun juga polisi di seluruh dunia. Tujuannya, yakni untuk melindungi diri dan masyarakat.

Justru, kata dia, bila tidak mengambil tindakan tegas saat ada situasi yang mengancam nyawa polisi dan masyarakat, Polri akan disalahkan.

Baca juga: Polisi Tembak 5 Begal di Kota Bandung Selama 3 Hari

Iqbal yakin polisi tidak akan sampai menembak bila pelaku begal menyerah dan tidak melawan.

"Kalau menyerah, kalau tidak berdaya, itu tidak boleh, itu menyalahi kode etik, bahkan lebih. Jadi sekali lagi tidak ada kebijakan Polri, Polda dan Polres, tetapi kalimatnya tindakan tegas dan terukur untuk melindungi dan mengayomi masyarakat," kata dia.

Sebelumnya, LBH Jakarta menilai tindakan tembak mati begal oleh Kepolisian merupakan hal yang berlebihan dan melanggar hak hidup.

Oleh karena itu, LBH meminta kepolisian berhenti menembak mati pelaku begal hingga penjambretan dalam Operasi Cipta Kondusif 2018.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soroti Ketimpangan, Megawati: Bisa Beli Handphone, tapi Risma Nangis Ada Juga yang Tinggal di Kandang Kambing

Soroti Ketimpangan, Megawati: Bisa Beli Handphone, tapi Risma Nangis Ada Juga yang Tinggal di Kandang Kambing

Nasional
Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Nasional
Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Nasional
Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Nasional
Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Nasional
Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Nasional
Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Nasional
Rekomendasi Rakernas Kelima PDI-P, Megawati Diminta Kesediaannya untuk Kembali Jadi Ketum

Rekomendasi Rakernas Kelima PDI-P, Megawati Diminta Kesediaannya untuk Kembali Jadi Ketum

Nasional
Pertamina Patra Niaga Terus Tertibkan Operasional SPBE

Pertamina Patra Niaga Terus Tertibkan Operasional SPBE

Nasional
Megawati: Ada yang Lama Ikut Katanya Ibu Menghina Sebut Kader, Tahulah Siapa...

Megawati: Ada yang Lama Ikut Katanya Ibu Menghina Sebut Kader, Tahulah Siapa...

Nasional
Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

Nasional
Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Nasional
Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Nasional
Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

Nasional
Rakernas V PDI-P Rekomendasikan ke Fraksi DPR Dorong Kebijakan Legislasi Tingkatkan Kualitas Demokrasi Pancasila

Rakernas V PDI-P Rekomendasikan ke Fraksi DPR Dorong Kebijakan Legislasi Tingkatkan Kualitas Demokrasi Pancasila

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com