Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kesenjangan Ekonomi Jadi Alasan Penurunan Publik yang Pro Pancasila

Kompas.com - 17/07/2018, 17:04 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam kurun waktu 13 tahun terakhir, terjadi penurunan persentase publik yang pro Pancasila. Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan LSI Denny JA pada bulan Juli 2018 lalu.

Peneliti dari LSI Denny JA Ardian Sopa menjelaskan, ada tiga alasan yang menjadi penyebab menurunnya persentase publik pro Pancasila. Alasan pertama adalah alasan ekonomi.

"Ada ketidakpuasan kalangan bawah akibat melebarnya kesenjangan ekonomi. Dari waktu ke waktu kesenjangan ekonomi semakin tinggi," kata Ardian dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/7/2018).

Baca juga: Survei: Dalam 13 Tahun, Persentase Publik Pro Pancasila Terus Menurun

Ardian menyebut, alasan ekonomi ini juga didukung beberapa indikator yang langsung dirasakan masyarakat. Ia memberi contoh adalah harga sembako yang masih cenderung tinggi.

Alasan kedua adalah alasan paham alternatif. Menurut Ardian, intensifnya paham alternatif di luar Pancasila mampu menarik utamanya warga Muslim.

"Terlihat bahwa segmen Muslim yang penurunannya terhadap pro Pancasila tinggi," jelas Ardian.

Baca juga: Mahfud MD: Indonesia Akan Jadi Negara Terbesar karena Pancasila

Paham ini pun semakin masif digaungkan. Meskipun porsi paham alternatif di luar Pancasila ini masih relatif kecil, namun bisa mengambil ceruk warga Muslim.

Alasan ketiga adalah alasan sosialisasi. Paham Pancasila, imbuh Ardian, semakin tidak tersosialisasi secara efektif dari masyarakat ke masyarakat.

Survei dilakukan pada 28 Juni-5 Juli 2018 dengan metode wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.200 responden.

Baca juga: Tanggapan Sri Mulyani soal Freeport dan Ekonomi Pancasila

Adapun margin of error sebesar 2,9 persen. Survei dilaksanakan di 34 provinsi di seluruh Indonesia.

LSI Denny JA pun melengkapi survei dengan penelitian kualitatif menggunakan analisis media, focus group discussion, dan wawancara mendalam. Survei dibiayai secara mandiri oleh LSI Denny JA.

Kompas TV Pernyataan SBY ini disampaikan dalam pidatonya di acara buka bersama kader Partai Demokrat di Jakarta.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com