Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siapapun Capresnya, PAN Tegaskan Tetap Berkoalisi dengan Gerindra

Kompas.com - 10/07/2018, 12:13 WIB
Reza Jurnaliston,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Amanat Nasional Yandri Susanto menyatakan, bahwa partainya pada prinsipnya tidak mempermasalahkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden pada pilpres 2019 mendatang.

“Kita prinsipnya tetap saja berkoalisi dengan Gerindra, siapapun capresnya. Kalau pak Prabowo nggak masalah kita, tapi kalau pak Prabowo memberi mandat yang lain misalnya ke Anies (Anies Baswedan), atau Gatot (Gatot Nurmantyo) juga kita siap gitu lho,” ujar Yandri saat dihubungi, Selasa (10/7/2018).

Baca juga: Gerindra Tetap Yakin PKS dan PAN Akan Usung Prabowo sebagai Capres

“Atau Gerindra minta bang Zul (Zulkifli Hasan) wakilnya, besok kita deklarasi, kalau memang begitu formatnya,” lanjut Yandri.

PAN, kata Yandri, tak bisa mengusung capres dan cawapres sendiri sehingga tak bisa memaksakan posisi cawapres.

Namun demikian, Yandri menyatakan, PAN tetap mengupayakan agar Zulkifki bisa mendampingi Prabowo sebagai cawapres.

Baca juga: Ketua DPP PAN Prediksi Duet Prabowo-AHY Kecil Kemungkinan Terwujud

“Kalau dari PAN tentu kami menyodorkan bang Zul (Zulkifli Hasan) untuk diusungkan sebagai cawapres. Ada juga di luar internal kami, ada pak Prabowo dari Gerindra, tokoh non partai ada Anies dan Gatot (Gatot Nurmantyo),” kata dia.

Yandri mengatakan, PAN saat ini terus melakukan komunikasi dengan semua parpol, tak terkecuali dengan partai Gerindra.

Di sisi lain, Yandri menuturkan, PAN akan mendukung calon alternatif di luar pilihan Jokowi saat Pilpres 2019 nanti.

Baca juga: Jika Koalisi dengan Gerindra, PAN Setuju Prabowo Dipasang dengan Anies

“Kecenderungan kuat di internal kami, termasuk di akar rumput ketika kami keliling, masukan-masukan dari simpatisan pengurus, sebaiknya PAN menghadirkan calon alternatif di luar pak Jokowi,” kata dia.

“Insyaallah seperti itu, karena ingin menghadirkan calon lebih dari satu, kalau hanya calon satu nggak bagus untuk demokrasi kita kan. Kalau semua ke Pak Jokowi calon tunggal nanti,” Yandri menambahkan.

Menurut dia, tugas partai politik salah satunya adalah menghadirkan calon-calon yang memiliki kemampuan dan kapasitas, agar rakyat ada pilihan-pilihan di pesta demokrasi tahun 2019 kelak.

Baca juga: Canda Zulkifli Hasan ke SBY, PAN Sering Searah tapi Akhirnya Beda Jalan

Yandri pun menghargai partai koalisi yang telah dibentuk untuk mendukung Jokowi dalam Pilpres 2019.

Partai-partai yang sudah menyatakan dukungan kepada Jokowi diantaranya PDI-P, Golkar, Nadsem, PPP, PKB dan PSI.

“Kita saling menghormati saja kalau pak Jokowi sudah cukup ya silahkan, baik juga untuk negeri ini,” kata dia.

Kompas TV Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan bertemu dengan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam waktu dekat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com