Daripada Jadi Capres, Anies Dinilai Lebih Potensial Jadi Cawapres Prabowo

Kompas.com - 10/07/2018, 11:33 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (28/6/2018). KOMPAS.COM/ JESSI CARINA Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (28/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti pesimistis jika wacana pencalonan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden berhasil di Pilpres 2019.

Ray berkaca pada berbagai survei yang menyatakan elektabilitas Anies masih kecil dibandingkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Ia menilai sosok Anies lebih layak menjadi cawapres Prabowo. Sebab, Ray melihat Prabowo sendiri masih cukup bersinar di mata sebagian masyarakat.

Baca juga: Gerindra: Kalau Ingin Calonkan Anies-Aher, Silakan Cari Parpol Pengusung


"Kalau faktanya dari survei-survei (Prabowo) itu masih tinggi. Anies sendiri kalau di survei-survei sekitar 5 persen, kalau ada (nama) Prabowo di dalamnya (survei) loh ya. Kecuali survei untuk cawapres," kata Ray kepada Kompas.com, Selasa (10/7/2018).

Ia juga menilai Anies tak memiliki kekuatan yang cukup besar untuk mendongkrak dukungan terhadap partai oposisi pada Pemilu 2019 nanti. Ray berkaca pada sikap Gerindra yang cenderung bergeming menanggapi wacana Anies jadi capres.

"Makanya kan Prabowo sama Gerindra kurang semangat dengan itu (wacana Anies jadi capres). Anies juga enggak punya kekuatan dukungan massa yang cukup juga," kata dia.

Pengamat politik LIMA Ray RangkutiFabian Januarius Kuwado Pengamat politik LIMA Ray Rangkuti

Baca juga: PKS Wacanakan Anies Jadi Capres, Gerindra Bisa-bisa Cari Koalisi Lain

Di sisi lain, Ray juga memandang wacana PKS mendukung Anies sebagai calon presiden dinilai bisa membuat Gerindra membentuk koalisi lain dan mengabaikan PKS.

"Kalau dari perspektif Gerindra, menurut saya tidak besar ya prospeknya. Nah, kecuali untuk cawapres. Jadi kesannya (Gerindra) tetap Prabowo atau tidak sama sekali, gitu loh. Jadi kalau PKS keberatan dengan Prabowo, Gerindra justru akan cari koalisi yang lain," kata Ray.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan, partainya menerima bila Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipasangkan dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dalam pemilu presiden mendatang.

Baca juga: PKS Setuju jika Anies Dipasangkan dengan Prabowo

Syaratnya, menurut Mardani, keputusan tersebut harus diambil dalam forum musyawarah bersama partai calon mitra koalisi.

"Iya, selama itu keputusan musyawarah," ujar Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (9/7/2018), seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Baca juga: Anies Selesaikan Dulu Saja Urusan di DKI, Kenapa Buru-buru Nyapres?

Mardani mengatakan, kemungkinan nama Anies dipilih sangat tergantung kesepakatan Gerindra, PKS, dan PAN.

Sebab, jika berdasarkan suara terbanyak pemilu, peluang yang paling besar untuk diusung partai mitra koalisi adalah Prabowo dari Gerindra, lalu Zulkifli Hasan dari PAN, dan kemudian calon dari PKS.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Nasional
Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Nasional
Komnas HAM Akan Surati Jokowi, Tagih Kejelasan Kasus Novel Baswedan

Komnas HAM Akan Surati Jokowi, Tagih Kejelasan Kasus Novel Baswedan

Nasional
Hakim MK Pertanyakan Kedudukan Hukum 13 Pemohon Uji Formil UU KPK

Hakim MK Pertanyakan Kedudukan Hukum 13 Pemohon Uji Formil UU KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X