Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Putuskan Tidak Ubah Postur APBN 2018, Ini Alasannya...

Kompas.com - 09/07/2018, 20:39 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Krisiandi

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan bahwa pemerintah tidak akan mengubah postur APBN 2018 melalui APBN Perubahan 2018.

"Bapak Presiden menyampaikan, untuk APBN 2018, kita tidak akan melakukan APBN Perubahan. Ini akan kami sampaikan kepada anggota dewan untuk dibahas pekan depan bersama-sama," ujar Sri saat dijumpai di Istana Presiden Bogor, Senin (9/7/2018).

Alasannya, postur APBN 2018 dinilai sudah cukup baik, tidak mengalami deviasi besar dalam hal penerimaan negara dan belanja negara serta yang paling penting adalah, defisit anggaran yang lebih kecil dari asumsi awal.

Baca juga: Presiden Jokowi Apresiasi Realisasi APBN Semester I 2018

Sri menjelaskan, realisasi defisit semester pertama APBN 2018 yakni Rp 110 triliun. Angka ini lebih kecil dari dibandingkan realisasi defisit semester pertama APBN 2017 yang menyentuh angka Rp 175 triliun.

Dari sisi keseimbangan juga dinilai sehat. Semester pertama APBN 2018, pemerintah menerima surplus sebesar Rp 10 triliun. Ini berbeda dengan periode yang sama pada tahun 2017 lalu di mana terjadi kekurangan (negatif) sebesar Rp 68 triliun.

"Hasil semester satu (APBN 2018) mengonfirmasikan bahwa pemerintah sangat berhati-hati dan juga sangat prudent dalam menjaga APBN 2018. Ini menggambarkan pemerintah terus berusaha untuk membuat APBN sehat dan kredibel," ujar dia.

Baca juga: Menkeu Klaim Pengelolaan APBN 2017 Menjadi yang Terbaik

Meski demikian, kebijakan tidak mengubah postur APBN 2018 itu juga diikuti dengan mendorong dengan peningkatan ekonomi nasional. Apalagi, situasi ekonomi global masih dinilai tidak menentu.

"Tadi pagi, saya sudah disampaikan Menperin bahwa kita terus melakukan berbagai upaya melihat sektor ekonomi, mana-mana yang perlu mendapat dukungan, baik dalam bentuk insentif atau dari lainnya agar mereka tetap bisa gunakan kesempatan ini untuk meningkatkan ekspor, mengelola impor agar tidak meningkatkan tekanan terhadap eksternal balance," ujar Sri.

Baca juga: JEO 8 Hal Terdampak Pelemahan Rupiah yang Tembus Rp 14.000 per Dollar AS

Kompas TV Marzuki yang juga politisi Demokrat menyatakan, gaji anggota DPR sudah lumrah disisihkan sana - sini untuk membiayai operasional poltiik partai.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com