Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Antisipasi Perang Dagang AS, Ini yang Akan Dilakukan Pemerintah

Kompas.com - 09/07/2018, 20:25 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Krisiandi

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Pemerintah akan memperkuat ekonomi nasional demi merespons perang dagang yang digulirkan Amerika Serikat.

Seusai rapat terbatas di Istana Presiden Bogor, Senin (9/7/2018) yang membahas dampak perang dagang, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menjelaskan, penguatan ekonomi nasional itu dilakukan dalam beberapa bentuk.

Intinya, memberikan ketenteraman kepada pelaku industri nasional agar iklim investasi bisa terjaga stabil, peningkatan ekspor, optimalisasi impor dan mengembangkan substitusi impor.

"Pemerintah akan melakukan optimalisasi di tool fiskal, baik berupa bea keluar, bea masuk maupun harmonisasi bea masuk itu sendiri agar industri nasional mempunyai daya saing dan tetap mampu melakukan ekspor," papar Airlangga yang menjelaskan terkait upaya peningkatan ekspor.

Baca juga: Gubernur BI Beberkan Upaya Menghadapi Perang Dagang

Selain itu, pemerintah juga akan memberikan jaminan terhadap ketersediaan bahan baku sekaligus memberi insentif kepada pelaku industri agar ekspor bisa ditingkatkan.

"Pemerintah juga akan memberikan insentif untuk usaha-usaha kecil menengah, terutama di bidang furnitur dan SVLA (verifikasi legalitas produk kayu). Itu akan dibiayai atau disubsidi pemerintah," lanjut dia.

Dalam hal optimalisasi impor dan substitusi impor (mengekspor barang mentah hasil impor), lanjut Airlangga, pemerintah akan memberikan insentif mengenai relokasi manufaktur.

Misalnya, pabrik di daerah Jawa Barat yang sudah padat dipindahkan ke Jawa Tengah atau daerah lain agar perusahaan itu bisa melakukan pengembangan.

Baca juga: Fadli Zon Minta Pemerintah Bersiap Perang Dagang dengan AS

Sementara itu, dalam menjaga iklim investasi, pemerintah mendorong peningkatan penggunaan bio diesel dari yang semula 20 persen menjadi 30 persen.

"Itu akan meningkatkan konsumsi bio diesel sebesar 500.000 ton per tahun. Ini yang Bapak Presiden minta untuk segera dibuatkan kajiannya," ujar dia.

Apabila konsumsi bio diesel meningkat, maka kapasitas produksi otomatis juga meningkat. Dengan demikian iklim investasi di industri tersebut tetap terjaga.

Terakhir, pemerintah juga memaksimalkan pendapatan dari sektor pariwisata. Beberapa bentuknya, yakni pengembangan bandar udara, menambah rute penerbangan low cost carrier dan sebagainya.

Kompas TV Pemerintah pun menjanjikan ketersediaan bahan baku dan pemberian insentif untuk mendorong agar ekspor meningkat.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian Hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian Hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com