Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TGB Berharap Tak Keluar dari Demokrat Gara-gara Dukung Jokowi

Kompas.com - 09/07/2018, 14:15 WIB
Sandro Gatra

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur NTB Tuan Guru Bajang (TGB) Zanul Majdi berharap keputusannya mendukung Joko Widodo dalam Pilpres 2019, tidak sampai membuatnya keluar dari Partai Demokrat.

"Mudah-mudahan tidak sampai itu (keluar dari Demokrat)," ujar TGB dalam wawancara dengan Kompas TV.

TGB hingga saat ini masih menjabat sebagai Anggota Majelis Tinggi Demokrat. Ia juga menjabat Ketua DPD Demokrat NTB.

Sebelum menyampaikan dukungannya terhadap Jokowi ke publik, TGB mengaku belum sempat berbicara ke internal Demokrat.

Baca juga: TGB Ingin Bertemu SBY Bicarakan soal Dukungannya untuk Jokowi

Ia merasa tidak ada yang salah dengan sikapnya tersebut. Selama partai belum memutuskan terkait pencapresan, TGB merasa berhak menyampaikan pandangan pribadinya.

"Saya rasa kita punya kemewahan berdemokrasi. Walaupun ada partai, selama belum ada sikap partai, semua bisa menyampaikan pandangan-pandangan dan sikap politiknya," kata TGB.

Setelah menyampaikan sikapnya ke publik, ia mengaku, hingga saat ini belum mendapatkan teguran dari SBY ataupun elite Demokrat lainnya.

Ketika ditanya apakah Anda merasa mengambil risiko menyampaikan dukungan terhadap Jokowi, TGB menjawab, biasa saja.

"Selama Anda menyampaikan sesuatu berdasarkan keyakinan Anda, nilai-nilai Islam yang tertaman pada diri Anda, akal sehat yang Anda miliki, inya Allah apapun Anda harus siap hadapi," ujar dia.

Baca juga: SBY Gelar Rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat, TGB Tak Diundang

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto sebelumnya mengatakan, dukungan TGB kepada Jokowi merupakan sikap pribadi.

"Yang disampaikan Pak TGB (Tuan Guru Bajang) tentunya ini adalah pendapat pribadi. Karena kalau pendapat dari partai tentunya yang menyampaikan dari DPP. Dan ini adalah pendapat pribadi, dan tentunya terlepas dari pendapat dari Demokrat," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/7/2018).

Agus menambahkan, hingga saat ini Majelis Tinggi Partai Demokrat belum mengeluarkan keputusan resmi soal dukungan di Pilpres 2019.

"Semuanya diputuskan di dalam rapat majelis tinggi, tidak disampaikan sendiri-sendiri. Sehingga saya pun juga anggota majelis tinggi, dan tentunya semuanya kami runut mengikuti apa yang diputuskan oleh rapat majelis tinggi," kata Agus.

"Menurut saya, yang kami ketahui apa yang disampaikan TGB adalah pendapat pribadi," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com