Wakapolri: Komandan Wilayah yang Tak Bisa Hentikan Kejahatan Jalanan Kita Ganti

Kompas.com - 05/07/2018, 13:13 WIB
Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Syafruddin ketika ditemui di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Kamis (3/5/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRWakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Syafruddin ketika ditemui di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Kamis (3/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakapolri Komjen Syafruddin mengatakan, pihaknya serius dan berkonsentrasi penuh memberantas kejahatan jalanan atau street crime.

Bahkan, Polri akan mengganti jajaran pimpinan di wilayah yang tidak bisa memberantas kejahatan jalanan.

"Nanti kita akan evaluasi, penilaian. Pimpinan-pimpinan, komandan wilayah yang street crime-nya tidak berhenti kita ganti. Gampang saja," kata Syafruddin ketika ditemui di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (5/7/2018).

Baca juga: Polri Gelar Operasi Khusus Kejahatan Jalanan

Syafruddin menegaskan, kejahatan jalanan harus diselesaikan, dihentikan, dan tidak boleh ada. Bagi mantan Kadiv Propam Polri ini, kejahatan jalanan sebenarnya mudah untuk diselesaikan.

"Tidak memerlukan pikiran, hanya memerlukan kehadiran fisik dan investigasi yang lebih luas, lebih mendalam," ujar Syafruddin.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian pun menyatakan, pihaknya menggelar operasi khusus untuk memberantas kejahatan jalanan. Ia pun telah memerintahkan kepada seluruh Kapolda untuk melakukan operasi cipta kondisi.

Baca juga: Kapolri Tak Segan Copot Jajaran yang Tak Ungkap Kejahatan Jalanan

Ia juga tidak segan untuk mencopot jajaran yang tidak berhasil mengungkap kejahatan jalanan. Jajaran yang dapat dicopot antara lain Kapolres, Direktur Reserse, maupun Kepala Satuan Reserse.

"Kalau misalnya dalam satu bulan ini ada kejadian tidak terungkap, ya ganti lah. Ganti Kapolres, Dirserse, Kasatserse, berarti dia tidak bisa kerja. Ditawarkan kepada yang mau, yang bisa kerja," tegas Tito.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lindungi Anak-anak, Kementerian PPPA Bentuk Program Gereja Ramah Anak

Lindungi Anak-anak, Kementerian PPPA Bentuk Program Gereja Ramah Anak

Nasional
Tuntas 3 Bulan, Dewan Pengawas KPK Bantah Anggapan Lambat Tangani Kasus Etik Firli

Tuntas 3 Bulan, Dewan Pengawas KPK Bantah Anggapan Lambat Tangani Kasus Etik Firli

Nasional
Angka Kematian Tinggi, Luhut Sebut Penanganan Pasien Covid-19 di RS Rujukan Belum Maksimal

Angka Kematian Tinggi, Luhut Sebut Penanganan Pasien Covid-19 di RS Rujukan Belum Maksimal

Nasional
Luhut: Tak Ada Perintah Presiden yang Tak Bisa Saya Selesaikan

Luhut: Tak Ada Perintah Presiden yang Tak Bisa Saya Selesaikan

Nasional
Dewas KPK Nilai Perbuatan Firli Bahuri Dapat Runtuhkan Kepercayaan Publik

Dewas KPK Nilai Perbuatan Firli Bahuri Dapat Runtuhkan Kepercayaan Publik

Nasional
Data Sementara KPU: 486 Bakal Paslon Penuhi Syarat, Ditetapkan sebagai Peserta Pilkada

Data Sementara KPU: 486 Bakal Paslon Penuhi Syarat, Ditetapkan sebagai Peserta Pilkada

Nasional
Presiden Jokowi: Pandemi Harus Jadi Momentum Perbaiki Ekonomi Desa

Presiden Jokowi: Pandemi Harus Jadi Momentum Perbaiki Ekonomi Desa

Nasional
7 Pegawai Lembaga Penegak Hukum di Karawang Positif Covid-19

7 Pegawai Lembaga Penegak Hukum di Karawang Positif Covid-19

Nasional
Komisi III dan Jaksa Agung Rapat Bahas Skandal di Kasus Djoko Tjandra

Komisi III dan Jaksa Agung Rapat Bahas Skandal di Kasus Djoko Tjandra

Nasional
Peringati Hari Tani Nasional, Massa Aksi Pasang Boneka Petani di DPR dan Istana

Peringati Hari Tani Nasional, Massa Aksi Pasang Boneka Petani di DPR dan Istana

Nasional
Tolak Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, PBNU: Seruan Moral demi Keselamatan Jiwa Warga Negara

Tolak Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, PBNU: Seruan Moral demi Keselamatan Jiwa Warga Negara

Nasional
Bawaslu Sebut Pengundian Nomor Urut Tak Dilakukan jika Massa Melebihi Batas

Bawaslu Sebut Pengundian Nomor Urut Tak Dilakukan jika Massa Melebihi Batas

Nasional
Luhut Sebut Jokowi Punya Hati, Bisa Tunda Pilkada jika Bahayakan Keselamatan Rakyat

Luhut Sebut Jokowi Punya Hati, Bisa Tunda Pilkada jika Bahayakan Keselamatan Rakyat

Nasional
DPR Bahas RUU Penanggulangan Bencana, Minta Masukan Eks Kepala BNPB

DPR Bahas RUU Penanggulangan Bencana, Minta Masukan Eks Kepala BNPB

Nasional
Kasus Kebakaran Gedung Utama Kejagung, Polisi Periksa 7 Saksi dan 6 Ahli

Kasus Kebakaran Gedung Utama Kejagung, Polisi Periksa 7 Saksi dan 6 Ahli

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X