Polri Sesalkan Ricuh Pasca-Pemungutan Suara Pilkada Lahat

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto menyayangkan kericuhan yang terjadi di depan Kantor Panwaslu Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan pasca-pencoblosan Pilkada Serentak 2018.

Kericuhan terjadi karena masa dari salah satu pasangan calon Pilkada Lahat menggelar demo untuk memprotes adanya dugaan politik uang jelang pencoblosan Pilkada.

"Tentunya kami juga menyayangkan kericuhan. Mekanisme (terkait pilkada) sudah ada aturannya," ujar Setyo di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (28/6/2018).

Menurut Setyo, bila peserta Pilkada Serentak 2018 atau pendukungnya tidak puas dengan hasil pilkada di Lahat, bukan justru mengerahkan massa dan bertindak anarkistis. Apalagi, sejumlah anggota polisi dilaporkan luka-luka akibat kericuhan itu.

Baca juga: Catatan Polri Terkait Pilkada Serentak 2018

Polri kembali mengimbau agar peserta pilkada atau pendukungnya yang tidak puas dengan hasil pemungutan suara menggunakan jalur yang benar. Adapun jalur itu melalui mekanisme hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau tidak puas bukan menggerakan massa. Kalau menggerakan massa semuanya rugi," kata dia.

"Merusak fasilitas umum, tentunya itu milik kita semua. Milik negara milik masyarakat. Kalau itu dirusak, merugikan kita semua," tutur Setyo.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta partai politik atau simpatisan yang tak puas dengan hasil Pilkada Serentak 2018 untuk menggunakan jalur-jalur yang disedikan konstitusi.

"Teman-teman parpol, saya juga orang politik, saya minta agar tidak menyelesaikan sengketa dengan cara fisik di lapangan, jangan pengerahan massa," ujar Wiranto di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (27/6/2018).

Menurut mantan Panglima ABRI tersebut, negara sudah menyediakan ruang yakni melalui jalur hukum kepada partai atau pasangan calon untuk menggugat hasil Pilkada ke MK.

Meski begitu, berdasarkan Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, peserta pilkada bisa menggugat hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK) bila selisih perolehan suara paling banyak 2 persen saja.