Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Harap Pilkada Serentak 2018 Bersih dari Korupsi dan Politik Uang

Kompas.com - 26/06/2018, 19:38 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 pada Rabu (27/6/2018) besok, bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin daerah terbaik.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengimbau seluruh pihak untuk mendukung dan mengawal pesta demokrasi ini dengan baik.

"Untuk itu, kami pandang proses penyelenggaraan yang bersih dari korupsi ataupun penyimpangan lain seperti politik uang dan penyalahgunaan kewenangan merupakan syarat mutlak agar pilkada berjalan dengan sukses menghasilkan pemimpin yang baik," kata Febri di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (27/6/2018).

Febri berharap para calon yang terpilih mampu berkontribusi positif bagi daerah dan masyarakatnya. Ia mengingatkan calon kepala daerah tak bermain-main dengan politik uang.

Baca juga: Pilkada Serentak, KPK Ingatkan Masyarakat Tak Pilih Calon yang Bermain Politik Uang

Sebab, jika terpilih, aksi tersebut bisa mendorong yang bersangkutan melakukan kejahatan korupsi lainnya saat menjabat di pemerintahan.

"Jangan sampai ada suara rakyat yang dibeli. Politik uang adalah langkah awal yang dapat menjerumuskan kepala daerah pada perilaku korupsi. Jangan sampai kita kotori proses demokrasi ini dengan korupsi," kata dia.

Jika integritas Pilkada Serentak 2018 terjaga, KPK berharap tak ada lagi kepala daerah terpilih yang terjerat dalam kasus korupsi di masa jabatannya nanti.

"Jadi kami harap kalau proses pemilihannya benar, biaya politik proporsional sehingga tidak ada motivasi atau pemicu untuk melakukan korupsi lebih lanjut saat menjabat. Harapan KPK seperti itu," kata  Febri.

Baca juga: Sayembara Pilkada Madiun, Tangkap Pelaku Politik Uang Dapat Hadiah

Di sisi lain, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang juga mengingatkan masyarakat untuk tak tergoda dengan politik uang. Sebab, hal itu hanya menawarkan kenikmatan sesaat dan merugikan masyarakat daerah dalam jangka panjang.

"Dengan segala hormat kepada pemilih, please, pilih mereka yang paling baik. Jangan peduli dengan politik uang, karena itu sementara saja. Toh, kita tidak akan sejahtera dari politik uang itu hanya sesaat," kata Saut kepada Kompas.com, Senin (26/6/2018) malam.

Saut meminta masyarakat untuk mencari dan mempelajari informasi seputar calon dengan rinci. Masyarakat harus memeriksa dan membandingkan rekam jejak, visi, misi, sikap, hingga program kerja para kandidat.

"Jangan pernah mau masuk dalam jebakan politik uang yang bakal tidak menyejahterakan apalagi menggembirakan," ujar dia.

Seperti yang diketahui, Pilkada Serentak 2018 akan dilaksanakan di 171 daerah. Adapun proses pemungutan suara akan dilakukan pada Rabu 27 Juni 2018.

Kompas TV Tim Litbang Kompas Korwil Surabaya melaksanakan persiapan akhir jelang pelaksanaan quick count atau hitung cepat suara di Pilkada Jawa Timur.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com