Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Minta Kader Demokrat Implementasikan Sila Ke-5 Pancasila

Kompas.com - 09/06/2018, 19:56 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan,
Robertus Belarminus

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meminta para kader Partai Demokrat mengimplementasikan sila ke-5 Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Imbauan ini berlaku bagi kader Partai Demokrat di tataran eksekutif maupun legislatif.

"Saya mengajak kita semua sama-sama mengimplementasikan sila kelima," kata SBY, dalam acara Temu Kader Partai Demokrat, di Jakarta Convention Center (JCC), Sabtu (9/6/2018).

SBY mengungkapkan, bagi kader Partai Demokrat yang ada di jajaran pemerintahan, seperti gubernur, bupati, maupun wali kota, harus memastikan kebijakan dan program pembangunan di daerah yang dipimpinnya memprioritaskan pengurangan kemiskinan.

Baca juga: SBY: Bisa Ada Reformasi Lagi di Masa Depan

 

Mereka pun harus melakukan pencegahan ketimpangan. Bagi kader Partai Demokrat yang menjabat sebagai wakil rakyat, agar memastikan mitra mereka di pemerintahan benar-benar membuat masyarakat sejahtera.

Mitra-mitra tersebut antara lain presiden, menteri, gubernur, bupati, maupun walikota.

"Untuk yang sebagai anggota DPR, DPRD, pastikan mitra Saudara, yaitu presiden, menteri, gubernur, bupati, walikota, benar-benar bikin semua anggota masyarakat semakin sejahtera, bikin kemiskinan dan ketimpangan menurun. Tolong ingatkan terus-menerus," ujar SBY.

SBY pun meminta kader-kader Partai Demokrat untuk senantiasa menjalankan amanah dan tugas. Ini termasuk menjalankan dan mengamalkan Pancasila, utamanya sila kelima.

Baca juga: SBY: Mari Dukung Polri Selesaikan Masalah Ini dengan Tepat

Hal ini harus dilakukan meskipun para kader tidak mengenakan atribut seperti kaus, slogan, spanduk, maupun baliho.

"Kalau semua dijalankan oleh kader Partai Demokrat, berarti kita menjalankan amanah Kongres di Surabaya tahun 2015, yaitu untuk rakyat, Partai Demokrat peduli dan memberi solusi," sebut SBY.

Kompas TV Susilo Bambang Yudhoyono sejak pekan kemarin menggelar tur ke sejumlah daerah di Banten.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
3 Kriteria Jemaah Haji yang Bisa Dibadalhajikan: Wafat, Sakit dan Gangguan Jiwa

3 Kriteria Jemaah Haji yang Bisa Dibadalhajikan: Wafat, Sakit dan Gangguan Jiwa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com