Jelang Tahun Politik, Obral Izin Pengelolaan SDA Diprediksi Meningkat

JAKARTA, KOMPAS.com - Jelang tahun politik diprediksi banyak kepala daerah yang mencari sumber pembiayaan lewat jual-beli izin pengelolaan SDA.

"Kasus-kasus yang melibatkan para kepala daerah bagai fenomena puncak gunung es korupsi di sektor sumber daya alam," kata Ketua Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (31/5/2018).

Sejumlah organisasi masyarakat sipil berharap agar Presiden Joko Widodo melakukan moratorium atas izin-izin pengelolaan sumber daya alam jelang Pilkada 2018.

Merah menekankan, moratorium tersebut penting untuk mengevaluasi perizinan industri ekstraktif dan industri berbasis Iahan skala luas berdasarkan pada pertimbangan daya dukung, daya tampung dan daya pulih alam, baik di wilayah kelola rakyat dan wilayah masyarakat adat.

Ia menilai penyalahgunaan perizinan di sektor sumber daya alam rawan dijadikan pembiayaan politik.

Menurut catatan Jatam, sejak 2010 hingga 2017, terdapat 326 kepala daerah, politisi dan pimpinan birokrasi yang menjadi tersangka korupsi dan diproses hukum oleh KPK. Sebagian terlibat dalam kasus korupsi pada proses industri ekstraktif.

"Dalam hal perizinan tambang, misalnya, JATAM mencatat hingga Januari 2018 masih terdapat 8.710 izin tambang di Indonesia yang sarat akan masalah dan pelanggaran, mulai dari tumpang tindih kawasan, masuk kawasan hutan lindung dan konservasi, tidak membayar pajak dan royalti," kata Merah.

Merah memandang bahwa obral izin eksploitasi sumber daya alam dan pembiaran pelanggaran hukum ini cukup potensial dimanfaatkan calon petahana untuk mengakomodasi kepentingan dirinya dan pelaku bisnis yang terlibat.

"Pada akhirnya, pesta elektoral yang seyogyanya bertujuan untuk membawa kesejahteraan rakyat, justru hanya dimanfaatkan untuk melanggengkan kekuasaan dan investasi berbasis Iahan skala luas tanpa membahas urusan keselamatan rakyat dan ruang hidupnya," kata dia.

Jatam mencatat terdapat 171 izin tambang dikeluarkan menjelang tahun politik di 2017-2018. Bahkan, kata dia, per Maret 2018, sebanyak 120 izin diobral di Jawa Tengah, 34 izin diobral di Jawa Barat lalu diikuti oleh izin-izin tambang lain di Lampung, Sumatera Selatan, hingga NTT.

"Ini mengantarkan masyarakat untuk berhadapan Iangsung dengan berbagai problem, mulai dari penggusuran lahan, perampasan wilayah adat, kriminalisasi, krisis pangan dan air, ancaman kesehatan, tidakan kekerasan aparat," katanya.