Kompas.com - 28/05/2018, 05:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Alvara Research Center menunjukkan adanya peningkatan kepuasan publik terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian RI (Polri).

Berdasarkan hasil survei Alvara periode 20 April hingga 9 Mei 2018, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja KPK mencapai 78,8 persen.

Persentase ini mengalami peningkatan sebesar 1,6 persen jika dibandingkan hasil survei pada Februari 2018, yakni 77,2 persen.

Baca juga: Tahun Depan, KPK Targetkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Meningkat

Sementara, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Polri pada Mei 2018 mencapai 82,4 persen. Persentase ini naik sebesar 0,5 persen dibandingkan hasil survei pada Februari 2018, yaitu 81,9 persen.

"Lembaga yang mengalami peningkatan kepuasan publik terkait kinerja hanya ada dua, yakni KPK dan Polri," ujar Direktur Eksekutif Alvara Research Center Hasanuddin Ali saat memaparkan hasil survei di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (27/5/2018).

Sedangkan, DPR menjadi lembaga yang dinilai memiliki kinerja paling rendah di antara 12 lembaga yang disurvei.

Baca juga: Pemberantasan Terorisme Tak Perlu Dikotak-kotakkan Hanya untuk TNI dan Polri

Persentase kepuasan publik terkait kinerja DPR berada pada angka 51,8 persen. Dalam periode ini tingkat kepuasan publik turun sebesar 5 persen.

Hasil survei Alvara Februari 2018, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja DPR mencapai 56,8 persen.

"Tiga terbawah yakni Parpol, MPR dan DPR," kata Ali.

Selain itu hasil survei Alvara menunjukkan tingkat kepuasan publik tertinggi dipegang oleh TNI, sebesar 88,3 persen.

Baca juga: KPK Akan Mulai Penyelidikan Kasus Bank Century

Meski angka ini menurun dibandingkan pada Februari 2018 yang mencapai angka 90,7 persen.

Delapan lembaga lainnya mengalami penurunan tingkat kepuasan publik, yakni Badan Intelijen Negara (BIN) 6,1 persen, Komisi Pemilihan Umum (KPU) 4,5 persen, Mahkamah Konstitusi (MK) 0,7 persen dan Mahkamah Agung (MA) 3,9 persen.

Kejaksaan Agung menurun 2,2 persen, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 6,3 persen, partai politik 6 persen dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 3,6 persen.

Baca juga: Polri Sebut Tingkat Kejahatan di Bulan Ramadhan Menurun

Survei Alvara Research Center tersebut dilakukan pada periode 20 April hingga 9 Mei 2018.

Survei ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, yang pengumpulan data menggunakan wawancara tatap muka dan teknik multi-stage random sampling.

Total jumlah responden yang disurvei adalah 1.202 responden di seluruh Indonesia dengan margin of error mencapai 3,10%. Pada Februari 2018, Alvara juga melakukan survei nasional dengan 2.200 responden.

Kompas TV Polri dan KPK siap berpartisipasi dalam gelaran pilkada serentak 2018 lewat satgas anti politik uang.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jejak 'Private Jet' yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Jejak "Private Jet" yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Nasional
Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Nasional
Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya 'Kongkow'

Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya "Kongkow"

Nasional
Puan Bicara 'Sinyal' Koalisi PDI-P dengan PKB

Puan Bicara "Sinyal" Koalisi PDI-P dengan PKB

Nasional
Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Nasional
Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Nasional
Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama 'Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik'

Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama "Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik"

Nasional
LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban 'Fake'

LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban "Fake"

Nasional
Tafsir UU Perlindungan Data Pribadi yang Perlu Diketahui

Tafsir UU Perlindungan Data Pribadi yang Perlu Diketahui

Nasional
Cak Imin: Minimal Saya jadi Wapres, PKB Kalah Gede Sama PDI-P

Cak Imin: Minimal Saya jadi Wapres, PKB Kalah Gede Sama PDI-P

Nasional
Kata Puan soal Dewan Kolonel yang Mendukungnya Vs Dewan Kopral Pendukung Ganjar untuk Pilpres 2024

Kata Puan soal Dewan Kolonel yang Mendukungnya Vs Dewan Kopral Pendukung Ganjar untuk Pilpres 2024

Nasional
MAKI Ungkap 25 Riwayat Perjalanan Luar Negeri Lukas Enembe, Diduga Sebagian Besar untuk Judi

MAKI Ungkap 25 Riwayat Perjalanan Luar Negeri Lukas Enembe, Diduga Sebagian Besar untuk Judi

Nasional
Kriteria Cawapres Puan Maharani Jika Maju sebagai Capres 2024

Kriteria Cawapres Puan Maharani Jika Maju sebagai Capres 2024

Nasional
Status 'Wanita Emas' Sebagai Ketum di Partai Republik Satu Masih Sah, Meski jadi Tersangka Kejagung

Status "Wanita Emas" Sebagai Ketum di Partai Republik Satu Masih Sah, Meski jadi Tersangka Kejagung

Nasional
Dapat Kejutan Ulang Tahun, Cak Imin Doakan Dirinya jadi Wapres-Puan Presiden

Dapat Kejutan Ulang Tahun, Cak Imin Doakan Dirinya jadi Wapres-Puan Presiden

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.