Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Indo Barometer, Soeharto Dinilai sebagai Presiden Paling Berhasil

Kompas.com - 20/05/2018, 15:32 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden kedua RI Soeharto dinilai sebagai presiden yang paling berhasil dalam memimpin Indonesia.

Ini merupakan hasil survei Indo Barometer terhadap 1.200 responden pada 15 hingga 22 April 2018. Pengumpulan data survei dilaksanakan menggunakan teknik wawancara tatap muka responden melalui kuisioner.

"Sebanyak 32,9 persen responden memilih Soeharto sebagai presiden yang paling berhasil di Indonesia," ujar Direktur Eksektufi Indo Barometer, Muhammad Qodari dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu (20/5/2018).

Sosok proklamator Soekarno menempati posisi kedua sebagai presiden yang paling berhasil di Indonesia. Hasil survei memperlihatkan Soekarno dipilih oleh 21,3 persen responden.

Adapun, posisi ketiga, keempat, dan kelima ditempati oleh Joko Widodo (17,8 persen), Susilo Bambang Yudhoyono (11,6 persen), dan BJ Habibie (3,5 persen).

Sementara di posisi keenam dan ketujuh, yakni Abdurrahman Wahid (1,7 persen) dan Megawati Soekarnoputri (0,6 persen).

Margin of error survei sebesar 2,83 persen. Artinya, posisi lima besar memiliki keakuratan yang baik.

Baca juga: Kisah Soeharto Ditolak 14 Menteri dan Isu Mundurnya Wapres Habibie...

Qodari mengatakan, survei serupa pernah dilakukan Indo Barometer pada 2011. Saat itu, survei menunjukkan hasil yang sama, yakni Soeharto dinilai sebagai sosok presiden yang paling berhasil memimpin Indonesia.

"Saat itu Indo Barometer dituduh pro-Soeharto. Eh ternyata sekarang, hasil surveinya kan tetap sama," ujar Qodari.

Meski demikian, dalam survei 2011 silam, jumlah responden yang memilih Soeharto lebih tinggi dari raihan survei sekarang, yakni sebesar 40,5 persen responden. Artinya, ada penurunan sebesar 7,6 persen.

Tak sepadan

Politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko menilai wajar apabila Soeharto dinilai publik sebagai presiden yang paling berhasil.

Pertama, Soeharto memimpin Indonesia selama 32 tahun. Oleh sebab itu, pencapaiannya tentu saja lebih banyak dibandingkan presiden pasca-reformasi.

"Wajar kalau dia membangun lebih banyak jembatan, lebih banyak bendungan, modal waktunya panjang. Dia lebih punya banyak waktu untuk menyelesaikan masalah," ujar Budiman.

Kedua, dalam waktu yang panjang itu pula, Soeharto mampu mengendalikan unsur-unsur negara.

"Kekuasaan dia lebih besar. Legislatif dia kontrol, yudikatif juga. Sementara pemimpin di pasca-reformasi tidak bisa. Megawati, SBY, Jokowi, tidak bisa mengontrol MA, tidak bisa menentukan pemenang pemilu," ujar Budiman, yang pernah menjadi tahanan politik Orde Baru itu.

Ketiga, era Orde Baru tidak mengenal otonomi daerah. Sementara, saat ini kewenangan pemerintah pusat beriringan dengan kewenangan pemerintah daerah pula.

Oleh sebab itu, menurut Budiman, sebenarnya tidak sepadan apabila keberhasilan era Soeharto dibandingkan dengan presiden pasca-reformasi.

"Jadi, ini seperti membanding-bandingkan durian dengan jeruk," ujar Budiman.

Kompas TV Pada 21 Mei, Indonesia akan memperingati 20 tahun orde reformasi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com