Mendagri Ingatkan Kepala Daerah untuk Hindari Konflik Kepentingan

Kompas.com - 17/05/2018, 03:45 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo KumoloDYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo

JAKARTA, KOMPAS.com - Persoalan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah seringkali mengganggu stabilitas jalannya program pembangunan di daerah. Hal itu juga berimbas pada lambatnya perwujudan program-program strategis nasional.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan agar kepala daerah dan jajarannya menghindari konflik kepentingan dengan pihak legislatif dan swasta.

"Jangan sampai ada pertentangan, sehingga timbul masalah seperti di (kasus korupsi) Malang, Sumut, Jambi yang karena tidak cocok pembahasan anggaran antara pemda dan DPRD, sehingga timbul masalah korupsi," kata Tjahjo dalam sambutan Konsolidasi Penyiapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2023 di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (16/5/2018).

Tjahjo juga menegaskan agar kepala daerah dan jajarannya mencermati area rawan korupsi.


Baca juga: Tjahjo Kumolo Singgung Gaji Kepala Daerah yang Tidak Layak

Adapun sejumlah area itu seperti, perencanaan anggaran daerah, dana hibah dan bantuan sosial, mekanisme pengadaan jasa dan pembelian barang.

"Harus dicermati dengan baik ini area rawan korupsi. Tolong hati-hati anggota DPRD dan teman-teman kepala daerah ikuti mekanisme peraturan yang ada," kata Tjahjo.

Jika menemukan indikasi konflik kepentingan dengan DPRD, kepala daerah harus mencari langkah alternatif untuk menyukseskan program kerjanya.

"Gubernur, bupati dan wali kota tidak harus ikut apa yang digariskan oleh DPRD, kalau tidak bisa buat perda, ya buatlah peraturan gubernur atau peraturan wali kota atau bupati," kata dia.

Di sisi lain, Tjahjo turut menyoroti konflik kepentingan dengan pihak swasta. Salah satu area rawan korupsi dengan pihak swasta, terkait dengan perizinan dan tender.

"Perizinan harus transparan. Saya juga di Kemendagri enggak pernah ikut campur masalah tender. Saya ingatkan jangan sampai ada monopoli. Jangan sampai ada satu PT ngurusin sesuatu sampai 20 tahun itu-itu saja," ujarnya.

Tjahjo ingin pengelolaan proyek pengadaan maupun pembangunan di daerah terhindar dari monopoli yang rawan akan korupsi.

"Kan harus diganti supaya jangan ada monopoli," ujarnya.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Hari Ini dalam Sejarah: Operasional Penerbangan Komersial di Bandara Polonia Dihentikan

Hari Ini dalam Sejarah: Operasional Penerbangan Komersial di Bandara Polonia Dihentikan

Nasional
7 Taman Gratis di Jakarta dan Sekitarnya buat Tempat Anak Bermain

7 Taman Gratis di Jakarta dan Sekitarnya buat Tempat Anak Bermain

Nasional
Hanya 3 Capim KPK Unsur Polri yang Sudah Lapor LHKPN Terbaru, Siapa Saja?

Hanya 3 Capim KPK Unsur Polri yang Sudah Lapor LHKPN Terbaru, Siapa Saja?

Nasional
Soal Calon Ketua MPR, Cak Imin: Sudah Saling Tahu, Tinggal Cocok-cocokan

Soal Calon Ketua MPR, Cak Imin: Sudah Saling Tahu, Tinggal Cocok-cocokan

Nasional
Wasekjen Gerindra Harap Pertemuan Prabowo, Jokowi, dan Megawati Turunkan Polarisasi di Masyarakat

Wasekjen Gerindra Harap Pertemuan Prabowo, Jokowi, dan Megawati Turunkan Polarisasi di Masyarakat

Nasional
Jokowi-Prabowo-Mega Akan Bertemu, Cak Imin: Bagus Supaya Terjadi Kebersamaan

Jokowi-Prabowo-Mega Akan Bertemu, Cak Imin: Bagus Supaya Terjadi Kebersamaan

Nasional
Godfahter of Patah Hati Didi Kempot Tampil di Harlah PKB, Diserbu Sad Boys dan Sad Girls

Godfahter of Patah Hati Didi Kempot Tampil di Harlah PKB, Diserbu Sad Boys dan Sad Girls

Nasional
Nilai Gratifikasi yang Diduga Diterima Gubernur Kepri Rp 6,1 Miliar

Nilai Gratifikasi yang Diduga Diterima Gubernur Kepri Rp 6,1 Miliar

Nasional
Hakim: Kantor MK Sekarang kayak Gudang, Isinya Berkas-berkas

Hakim: Kantor MK Sekarang kayak Gudang, Isinya Berkas-berkas

Nasional
[HOAKS] Isu Bandara Soekarno-Hatta Dijual ke Hong Kong

[HOAKS] Isu Bandara Soekarno-Hatta Dijual ke Hong Kong

Nasional
Kumpulkan Sejumlah Menteri, Kalla Bahas Lubang Bekas Tambang yang Makan Korban

Kumpulkan Sejumlah Menteri, Kalla Bahas Lubang Bekas Tambang yang Makan Korban

Nasional
Polri: Kelompok Teroris JAD dan MIT Berkomunikasi

Polri: Kelompok Teroris JAD dan MIT Berkomunikasi

Nasional
Harlah ke-21 PKB, Cak Imin Ingin PKB Seperti Lebah

Harlah ke-21 PKB, Cak Imin Ingin PKB Seperti Lebah

Nasional
Ini yang Disepakati Pimpinan 4 Partai KIK Terkait Kursi Ketua MPR di Kantor Nasdem

Ini yang Disepakati Pimpinan 4 Partai KIK Terkait Kursi Ketua MPR di Kantor Nasdem

Nasional
KPK Siap Bantu KY Tindaklanjuti Laporan Atas 2 Hakim Agung yang Bebaskan Syafruddin Temenggung

KPK Siap Bantu KY Tindaklanjuti Laporan Atas 2 Hakim Agung yang Bebaskan Syafruddin Temenggung

Nasional
Close Ads X