Mendagri Ingatkan Kepala Daerah untuk Hindari Konflik Kepentingan

Kompas.com - 17/05/2018, 03:45 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo

JAKARTA, KOMPAS.com - Persoalan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah seringkali mengganggu stabilitas jalannya program pembangunan di daerah. Hal itu juga berimbas pada lambatnya perwujudan program-program strategis nasional.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan agar kepala daerah dan jajarannya menghindari konflik kepentingan dengan pihak legislatif dan swasta.

"Jangan sampai ada pertentangan, sehingga timbul masalah seperti di (kasus korupsi) Malang, Sumut, Jambi yang karena tidak cocok pembahasan anggaran antara pemda dan DPRD, sehingga timbul masalah korupsi," kata Tjahjo dalam sambutan Konsolidasi Penyiapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2023 di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (16/5/2018).

Tjahjo juga menegaskan agar kepala daerah dan jajarannya mencermati area rawan korupsi.


Baca juga: Tjahjo Kumolo Singgung Gaji Kepala Daerah yang Tidak Layak

Adapun sejumlah area itu seperti, perencanaan anggaran daerah, dana hibah dan bantuan sosial, mekanisme pengadaan jasa dan pembelian barang.

"Harus dicermati dengan baik ini area rawan korupsi. Tolong hati-hati anggota DPRD dan teman-teman kepala daerah ikuti mekanisme peraturan yang ada," kata Tjahjo.

Jika menemukan indikasi konflik kepentingan dengan DPRD, kepala daerah harus mencari langkah alternatif untuk menyukseskan program kerjanya.

"Gubernur, bupati dan wali kota tidak harus ikut apa yang digariskan oleh DPRD, kalau tidak bisa buat perda, ya buatlah peraturan gubernur atau peraturan wali kota atau bupati," kata dia.

Di sisi lain, Tjahjo turut menyoroti konflik kepentingan dengan pihak swasta. Salah satu area rawan korupsi dengan pihak swasta, terkait dengan perizinan dan tender.

"Perizinan harus transparan. Saya juga di Kemendagri enggak pernah ikut campur masalah tender. Saya ingatkan jangan sampai ada monopoli. Jangan sampai ada satu PT ngurusin sesuatu sampai 20 tahun itu-itu saja," ujarnya.

Tjahjo ingin pengelolaan proyek pengadaan maupun pembangunan di daerah terhindar dari monopoli yang rawan akan korupsi.

"Kan harus diganti supaya jangan ada monopoli," ujarnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bos Lippo Group James Riady Mangkir dari Panggilan KPK

Bos Lippo Group James Riady Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Seorang Saksi Kasus Meikarta Ajukan Perlindungan Saksi ke KPK

Seorang Saksi Kasus Meikarta Ajukan Perlindungan Saksi ke KPK

Nasional
Janji 9 Parpol Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada 2020

Janji 9 Parpol Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada 2020

Nasional
Pasca-Putusan MK, Nasdem Tegaskan Tak Akan Calonkan Eks Koruptor di Pilkada

Pasca-Putusan MK, Nasdem Tegaskan Tak Akan Calonkan Eks Koruptor di Pilkada

Nasional
Dalami Laporan terhadap Akun @digeeembok, Subdit Cyber Crime Polda Metro Back Up Polresta Bandara Soetta

Dalami Laporan terhadap Akun @digeeembok, Subdit Cyber Crime Polda Metro Back Up Polresta Bandara Soetta

Nasional
Cerita Jusuf Kalla Saat Jadi Mediator Konflik Poso dan Ambon...

Cerita Jusuf Kalla Saat Jadi Mediator Konflik Poso dan Ambon...

Nasional
Divisi Humas Polri Akan Jadi Badan Humas, Bakal Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

Divisi Humas Polri Akan Jadi Badan Humas, Bakal Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

Nasional
Polisi Dalami 2 Laporan Politisi PDI-P Henry Yosodiningrat ke Bareskrim

Polisi Dalami 2 Laporan Politisi PDI-P Henry Yosodiningrat ke Bareskrim

Nasional
Saat Pimpinan MPR Berkelakar soal Jabatan Waketum Partai Golkar...

Saat Pimpinan MPR Berkelakar soal Jabatan Waketum Partai Golkar...

Nasional
Mahfud MD Ungkap Kemungkinan Kejutan di Susunan Dewan Pengawas KPK

Mahfud MD Ungkap Kemungkinan Kejutan di Susunan Dewan Pengawas KPK

Nasional
Puan Maharani Minta Nadiem Tak Buru-buru Ganti UN: Jangan Sampai Merugikan Siswa

Puan Maharani Minta Nadiem Tak Buru-buru Ganti UN: Jangan Sampai Merugikan Siswa

Nasional
Gibran Daftar Pilkada Solo, PDI-P Sebut Megawati Akan Beri Atensi Khusus

Gibran Daftar Pilkada Solo, PDI-P Sebut Megawati Akan Beri Atensi Khusus

Nasional
Kemendagri Minta KPU Patuhi Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor

Kemendagri Minta KPU Patuhi Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor

Nasional
Ketua MPR: Partai-partai Besar Harus Jamin Wacana Amendemen UUD 1945 Tak Melenceng

Ketua MPR: Partai-partai Besar Harus Jamin Wacana Amendemen UUD 1945 Tak Melenceng

Nasional
Kasus Impor Bawang Putih, Terdakwa Penyuap Anggota DPR Dituntut 3,5 Tahun Penjara

Kasus Impor Bawang Putih, Terdakwa Penyuap Anggota DPR Dituntut 3,5 Tahun Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X