Mendagri Ingatkan Kepala Daerah untuk Hindari Konflik Kepentingan

Kompas.com - 17/05/2018, 03:45 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo KumoloDYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo

JAKARTA, KOMPAS.com - Persoalan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah seringkali mengganggu stabilitas jalannya program pembangunan di daerah. Hal itu juga berimbas pada lambatnya perwujudan program-program strategis nasional.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan agar kepala daerah dan jajarannya menghindari konflik kepentingan dengan pihak legislatif dan swasta.

"Jangan sampai ada pertentangan, sehingga timbul masalah seperti di (kasus korupsi) Malang, Sumut, Jambi yang karena tidak cocok pembahasan anggaran antara pemda dan DPRD, sehingga timbul masalah korupsi," kata Tjahjo dalam sambutan Konsolidasi Penyiapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2023 di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (16/5/2018).

Tjahjo juga menegaskan agar kepala daerah dan jajarannya mencermati area rawan korupsi.


Baca juga: Tjahjo Kumolo Singgung Gaji Kepala Daerah yang Tidak Layak

Adapun sejumlah area itu seperti, perencanaan anggaran daerah, dana hibah dan bantuan sosial, mekanisme pengadaan jasa dan pembelian barang.

"Harus dicermati dengan baik ini area rawan korupsi. Tolong hati-hati anggota DPRD dan teman-teman kepala daerah ikuti mekanisme peraturan yang ada," kata Tjahjo.

Jika menemukan indikasi konflik kepentingan dengan DPRD, kepala daerah harus mencari langkah alternatif untuk menyukseskan program kerjanya.

"Gubernur, bupati dan wali kota tidak harus ikut apa yang digariskan oleh DPRD, kalau tidak bisa buat perda, ya buatlah peraturan gubernur atau peraturan wali kota atau bupati," kata dia.

Di sisi lain, Tjahjo turut menyoroti konflik kepentingan dengan pihak swasta. Salah satu area rawan korupsi dengan pihak swasta, terkait dengan perizinan dan tender.

"Perizinan harus transparan. Saya juga di Kemendagri enggak pernah ikut campur masalah tender. Saya ingatkan jangan sampai ada monopoli. Jangan sampai ada satu PT ngurusin sesuatu sampai 20 tahun itu-itu saja," ujarnya.

Tjahjo ingin pengelolaan proyek pengadaan maupun pembangunan di daerah terhindar dari monopoli yang rawan akan korupsi.

"Kan harus diganti supaya jangan ada monopoli," ujarnya.



Terkini Lainnya

Digugat Ratusan Peserta Pemilu di MK, KPU Siapkan Dua Hal Ini

Digugat Ratusan Peserta Pemilu di MK, KPU Siapkan Dua Hal Ini

Nasional
Tim Kuasa Hukum KPU Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Gugatan Prabowo-Sandiaga

Tim Kuasa Hukum KPU Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Gugatan Prabowo-Sandiaga

Nasional
Selisih 16,9 Juta Suara, Kubu Jokowi Nilai Gugatan ke MK Sulit Ubah Hasil Pilpres

Selisih 16,9 Juta Suara, Kubu Jokowi Nilai Gugatan ke MK Sulit Ubah Hasil Pilpres

Nasional
Amnesty International Minta Kekerasan 22 Mei 2019 Diusut Tuntas

Amnesty International Minta Kekerasan 22 Mei 2019 Diusut Tuntas

Nasional
Jenguk Korban Kerusuhan 22 Mei, Waketum Demokrat Minta Pengusutan Tuntas

Jenguk Korban Kerusuhan 22 Mei, Waketum Demokrat Minta Pengusutan Tuntas

Nasional
Mudik 2019, Pemerintah Siapkan 6.047 Fasilitas Layanan Kesehatan

Mudik 2019, Pemerintah Siapkan 6.047 Fasilitas Layanan Kesehatan

Nasional
KPU Siapkan 20 Pengacara untuk Hadapi BPN Prabowo-Sandiaga di MK

KPU Siapkan 20 Pengacara untuk Hadapi BPN Prabowo-Sandiaga di MK

Nasional
Nasdem Klaim Raih Peningkatan Suara Terbanyak di Pileg 2019

Nasdem Klaim Raih Peningkatan Suara Terbanyak di Pileg 2019

Nasional
Mantan Hakim MK: Narasi Bambang Widjojanto Berbahaya Sekali

Mantan Hakim MK: Narasi Bambang Widjojanto Berbahaya Sekali

Nasional
Hoaks atau Fakta Sepekan: Seputar Kerusuhan 22 Mei, Isu Cacar Monyet hingga Tol Ambruk

Hoaks atau Fakta Sepekan: Seputar Kerusuhan 22 Mei, Isu Cacar Monyet hingga Tol Ambruk

Nasional
'Kalau Alat Bukti BPN Masih Seperti yang ke Bawaslu, Perkara di MK Akan Cepat Selesai'

"Kalau Alat Bukti BPN Masih Seperti yang ke Bawaslu, Perkara di MK Akan Cepat Selesai"

Nasional
Tim Hukum BPN Keluhkan Penutupan Jalan Ke MK, Ini Tanggapan Polri

Tim Hukum BPN Keluhkan Penutupan Jalan Ke MK, Ini Tanggapan Polri

Nasional
Kapolri Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Korban Kerusuhan 22 Mei

Kapolri Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Korban Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Menurut Pakar, 51 Bukti yang Dibawa Tim Hukum Prabowo-Sandiaga ke MK Sangat Sedikit

Menurut Pakar, 51 Bukti yang Dibawa Tim Hukum Prabowo-Sandiaga ke MK Sangat Sedikit

Nasional
Polri Janji Tindak Anggota yang Langgar SOP Saat Kerusuhan 22 Mei

Polri Janji Tindak Anggota yang Langgar SOP Saat Kerusuhan 22 Mei

Nasional

Close Ads X