Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Balas Kritik Jokowi, Politisi Demokrat Sebut Pemerintah Sekarang Eksploitasi Rakyat

Kompas.com - 16/05/2018, 09:44 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean membalas kritik Presiden Joko Widodo mengenai kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ferdinand menegaskan bahwa subsidi BBM dan energi yang digelontorkan sebesar Rp 340 triliun selama sepuluh tahun pemerintahan SBY adalah untuk membantu masyarakat.

Ia menjelaskan, di era Ketua Umum Partai Demokrat itu, harga minyak dunia menyentuh harga rata-rata diatas 120 Dolar AS per barel. Dengan harga itu, maka harga premium akan berada di kisaran Rp 15.000 per liter.

"Bila harga ini tidak disubsidi oleh pemerintahan SBY, maka dalam sekejap jumlah orang miskin akan bertambah pesat, lapangan kerja tertutup karena industri bangkrut, ekonomi akan terganggu," kata Ferdinand dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/5/2018).

Adapun saat ini, kata Ferdinand, harga minyak dunia hanya ada di level 70 dolar AS per barel. Bahkan selama dua tahun kemarin, minyak dunia sempat berada pada level 35 dolar AS per barel.

Baca juga: Pemerintah Targetkan BBM Satu Harga di 73 Wilayah Terpencil

"Bedakan dengan sekarang, harga minyak dunia rendah, subsidi dicabut, justru ekonomi makin terpuruk dan lapangan kerja susah," kata dia.

Ferdinand menegaskan, setiap Presiden masing-masing punya kebijakan. SBY, kata dia, memberikan subsidi karena ingin membantu rakyat.

Hasil dari subsidi itu, menurut dia sangat nyata. Ekonomi tumbuh rata-rata 6 persen, lapangan kerja banyak terbuka, kemiskinan menurun, dan rakyat mudah cari uang.

Ia menilai kondisi sebaliknya terjadi saat subsidi BBM saat ini dicabut. Ia melihat orang miskin bertambah, rakyat susah mencari kerja, dan ekonomi tumbuh hanya 5 persen.

"Dulu era SBY rakyat dibantu, sekarang justru rakyat dieksploitasi dengan kenaikan tarif dan pajak," kata dia.

Baca juga: Dikritik Jokowi soal Subsidi BBM, SBY Minta Kader Demokrat Bersabar

Kondisi Pertamina juga, lanjut dia, jauh lebih baik dulu daripada sekarang. Menurut dia, Pertamina saat ini babak belur karena menjual BBM dibawah harga keekonomian.

Akhirnya, subsidi yang seharusnya ditanggung negara kini ditanggung Pertamina. Akhirnya, Premium dan Solar mulai langka di pasar, dan rakyat terpaksa membeli Pertalite untuk pengganti Premium dan Dexlite untuk Pengganti Solar.

"Ini kan kebijakan retorik dan menyusahkan rakyat," kata dia.

"Lantas apa yang mau dibanggakan oleh Presiden Jokowi? BBM 1 Harga? Dari dulu juga harga sama di SPBU," tambah dia.

Ferdinand pun meminta Jokowi untuk berhenti menyalahkan pemerintahan terdahulu. Apalagi, sebentar lagi 5 tahun masa kepemimpinan Jokowi juga akan berakhir.

Halaman:


Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com