Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menristek Dikti Nilai Kampus Jadi Gerbang Utama Cegah Radikalisme

Kompas.com - 14/05/2018, 11:34 WIB
Bayu Galih

Editor

Sumber Antara

BANDARLAMPUNG, KOMPAS.com - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengatakan, perguruan tinggi harus menjadi gerbang utama dalam mencegah penyebaran radikalisme.

"Perguruan tinggi merupakan gerbang utama dalam mencegah radikalisme. Kampus menjadi pusat ilmu pengetahuan serta menolak radikalisme dan intoleransi," ujar Nasir dalam Dialog Nasional II Indonesia Maju di Universitas Bandar Lampung, Bandarlampung, Lampung, Senin (14/5/2018).

Kampus, kata Nasir, harus menjadi pemersatu bangsa. Jika ada kampus yang terindikasi intoleransi maka harus segera diantisipasi.

"Tolong diselesaikan dengan baik, kalau ada di lingkungan kampus terindikasi intoleransi. Ajak bersama untuk memajukan pendidikan Indonesia," ucap Nasir.

Baca juga: Ketua DPR Nilai Indonesia Darurat Terorisme

Nasir juga meminta agar mahasiswa dan dosen saling bekerja sama untuk menunjukkan jika ada dosen ataupun mahasiswa yang terindikasi radikalisme. Tujuannya, untuk menangkal radikalisme.

Dalam kesempatan tersebut, Nasir juga mengutuk peledakan bom yang terjadi di rumah ibadah di Surabaya.

Diketahui ada tiga gereja yang terkena ledakan bom yang terjadi pada Minggu (13/5) pagi yakni Gereja Santa Maria Tak Bercela (SMTB) di Jalan Ngagel, GKI Jalan Diponegoro dan GPPS Jalan Arjuna, Surabaya.

Aksi teror peledakan bom tersebut menewaskan sekitar 13 orang dan 41 lainnya terluka. Pelaku pengeboman diduga satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan empat anaknya.

"Kasus peledakan di Surabaya tidak ada hubungannya dengan agama apa pun," ucap Nasir.

(Antara)

Kompas TV Polisi melumpuhkan terduga pelaku bom yang merupakan satu anggota keluarga.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com