Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu Retno: Sultan Bolkiah Ucapkan Terima Kasih ke Jokowi karena TKI

Kompas.com - 03/05/2018, 14:42 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Keberadaan tenaga kerja Indonesia (TKI) di Brunei Darussalam menjadi salah satu pembahasan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Sultan Brunei Darussalam, Sultan Haji Hassanal Bolkiah.

Sultan Brunei menyampaikan terima kasih ke Jokowi atas kontribusi TKI di negaranya.

"Dalam pertemuan tadi, Sultan mengatakan, terima kasih atas keberadaan TKI di Brunei yang telah memberikan kontribusi, baik secara ekonomi maupun sosial," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai mendampingi Jokowi bertemu Sultan Brunei di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (3/5/2018).

Baca juga : Ombudsman: Sudah Moratorium, tetapi Pengiriman TKI Masih Terus Terjadi

Retno mengatakan, sedikitnya ada 80.000 warga negara Indonesia yang tinggal di Brunei dan sebagian besarnya adalah TKI. Jumlah itu sekitar 20 persen dari total penduduk Brunei.

"Presiden juga menitipkan kembali keberadaan WNI di sana, dan Sultan mengatakan sudah menjadi komitmen bagi Sultan untuk memperhatikan keamanan, kesejahteraan mereka yang ada di Brunei," ucap Retno.

Retno melanjutkan, Indonesia dan Brunei masih menjajaki nota kesepahaman terkait perlindungan WNI di Brunei.

Baca juga : Wapres JK: Ada 2 Juta TKI di Malaysia, tapi Tidak Pernah Ribut

 

Retno yakin negosiasi Indonesia dan Brunei berjalan lancar mengenai perlindungan WNI dan TKI. Sebab, Sultan Bolkiah sudah menyampaikan komitmennya.

"Saya kira dari Sultan sendiri komitmennya sangat tinggi sehingga kita tidak lihat adanya hambatan untuk penyelesaian draf MoU untuk penempatan dan perlindungan TKI ini," kata Retno.

Kompas TV Aan, TKI asal Karawang terancam hukuman pancung.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com