Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Diminta Turun Tangan Jelaskan soal Rekaman Rini dan Dirut PLN

Kompas.com - 02/05/2018, 07:38 WIB
Bayu Galih

Editor

Sumber

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengkritik sikap Presiden Joko Widodo dalam menanggapi beredarnya rekaman percakapan yang diduga  Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Direktur Utama PLN Sofyan Basir.

Menurut Mamit, Jokowi harus segera turun tangan dalam skandal percakapan yang diduga membahas bagi-bagi jatah saham tersebut.

"Presiden memang harus ikut turun tangan. Dia harus membuatnya semuanya lebih clear, sekarang, kan, masih abu-abu," kata Mamit, dikutip dari Kontan.co.id, Selasa (1/5/2018).

Mamit melanjutkan, memasuki tahun politik, semua isu bisa dibuat jadi "barang panas". Setelah kemunculan rekaman itu, di tengah masyarakat kini bermunculan banyak persepsi.

Presiden Jokowi diminta tidak membiarkan persepsi yang muncul semakin liar.

"Kalau dibiarkan begitu saja, persepsi masyarakat bisa bertanya dengan kinerja Presiden Jokowi. Ini bisa memberatkan PLN dan Pertamina," kata Mamit.

Baca juga: Beredar Rekaman Menteri Rini dan Dirut PLN soal Bagi-bagi Saham, Ini Tanggapan Kementerian BUMN

Sejak Jumat (27/4/2018), beredar potongan percakapan antara Rini dan Sofyan Basir. Kementerian BUMN membantah percakapan itu soal bagi-bagi saham.

Namun, Kementerian BUMN mengakui ada percakapan antara Rini dan Sofyan dalam konteks yang berbeda dari potongan percakapan yang disebarkan itu.

Menurut Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro, Rini dan Sofyan memang pernah berdiskusi mengenai rencana investasi proyek penyediaan energi yang melibatkan PLN dan Pertamina. Adapun diskusi itu sudah terjadi setahun yang lalu.

Dalam diskusi yang dia maksud, Rini dan Sofyan memiliki tujuan serupa, yakni memastikan investasi itu bisa memberi manfaat maksimal pada PLN, bukan malah membebaninya.

"Percakapan utuh yang sebenarnya terjadi ialah membahas upaya Dirut PLN Sofyan Basir dalam memastikan bahwa sebagai syarat untuk PLN ikut serta dalam proyek tersebut adalah PLN harus mendapatkan porsi saham yang signifikan," ujar Imam.

Sementara itu, Rini menegaskan akan menuntut penyebar rekaman pembicaraan antara dirinya dengan Sofyan.

Presiden Jokowi hingga saat ini enggan berkomentar soal rekaman tersebut. Saat ditanya mengenai rekaman Rini dan Sofyan yang belakangan marak beredar di media sosial, Presiden hanya menjawab singkat dan menyudahi sesi wawancara.

"Saya tidak mau komentar sebelum semuanya jelas," kata Presiden Jokowi, yang lalu langsung meninggalkan wartawan.

Baca: Presiden Jokowi Enggan Komentar soal Rekaman Rini dan Dirut PLN

(Yudho Winarto/Kontan.co.id)
--
Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: "Pengamat: Menanti sikap Jokowi soal rekaman Menteri Rini dan Dirut PLN"

Kompas TV Bocornya percakapan telepon antara, Rini Soemarno dan, Sofyan Basir memunculkan dugaan adanya pemberian 'fee' untuk proyek tertentu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com