Stafsus Presiden Minta Natalius Pigai Berhenti Kritik Presiden Jokowi

Kompas.com - 27/04/2018, 19:55 WIB
Staf Khusus Presiden kelompok kerja Papua Lenis Kogoya KOMPAS.com/IhsanuddinStaf Khusus Presiden kelompok kerja Papua Lenis Kogoya
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Staf Khusus Presiden Kelompok Kerja Papua, Lenis Kogoya, geram terhadap mantan Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia yang juga berasal dari Papua, Natalius Pigai.

Lenis menilai Pigai selalu mengkritik dan memfitnah Presiden Jokowi. Dia menegaskan, selama ini dirinya selalu diam ketika Pigai mengkritik Presiden. Namun, lama kelamaan, ia mengaku tidak bisa tinggal diam.

"Jadi Natalius saya mau sampaikan, saya kepala suku Papua (minta) stop bicara, mulai dari detik ini. Saya sudah larang, tidak boleh kritik Presiden. Saya sudah sangat marah, kepala suku provinsi sudah sangat marah," kata Lenis dengan nada tinggi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/4/2018).

Lenis menyayangkan sikap Pigai, yang menurut dia, tidak sesuai dengan adat Papua. Sebab, Lenis menilai bahwa tidak pernah orang Papua mengkritik Presiden RI, dari Presiden pertama hingga saat ini.

"Dia tidak punya hak untuk mengkritik Presiden," ujar Lenis.

Menurut dia, lebih baik Natalius pulang ke kampungnya, membangun daerah di sana. Lenis bercerita, dirinya juga sempat sekolah hingga mendapat gelar master, lalu membangun daerah terlebih dahulu.

"Jadi  Natalius Pigai fitnah selama ini saya amati terus. Tetapi terakhir ini, sudah, stop bicara. Kalau tidak mau dengar lagi, saya cari dia. Saya kepala suku dan dia harus menghadap ke saya," kata Lenis.

(Baca juga: Natalius Pigai: Kunjungan Jokowi ke Papua Tak Bermanfaat, Hanya Habiskan APBD)

Lenis menegaskan, selama ini  Presiden Jokowi sudah berbuat lebih baik untuk Papua. Presiden sudah datang ke Papua hingga tiga kali dalam setahun, bahkan sampai ke daerah pelosok-pelosok yang rawan.

Tidak hanya itu, menurut Lenis, banyak anak Papua yang disekolahkan hingga 1.030 anak setahun dari SMP hingga SMA. Banyak pula anak Papua yang ditempatkan di kementerian. Selain itu, di jajaran TNI dan Polri, banyak orang Papua yang sudah naik pangkat.

Dia meminta Pigai melihat itu. Lenis berharap bisa bertemu langsung dengan Pigai untuk melihat seperti apa pembangunan di Papua saat ini.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prabowo Bertemu Menhan Austria, Bahas Rencana Pembelian Eurofighter Typhoon

Prabowo Bertemu Menhan Austria, Bahas Rencana Pembelian Eurofighter Typhoon

Nasional
Klaim Pemerintah soal UU Cipta Kerja Perkuat UMKM

Klaim Pemerintah soal UU Cipta Kerja Perkuat UMKM

Nasional
Ini Prediksi Polri soal Puncak Arus Mudik dan Balik Saat Libur Panjang Akhir Oktober

Ini Prediksi Polri soal Puncak Arus Mudik dan Balik Saat Libur Panjang Akhir Oktober

Nasional
Harus Pasang Alat Pacu Jantung Permanen Senilai Ratusan Juta, Perempuan Ini Andalkan JKN-KIS

Harus Pasang Alat Pacu Jantung Permanen Senilai Ratusan Juta, Perempuan Ini Andalkan JKN-KIS

Nasional
Lembaga Eijkman Jelaskan soal Belum Selesainya Uji Klinis Vaksin dari China

Lembaga Eijkman Jelaskan soal Belum Selesainya Uji Klinis Vaksin dari China

Nasional
Diperiksa Lebih dari 8 Jam, Eks Danjen Kopassus Soenarko Dicecar 28 Pertanyaan

Diperiksa Lebih dari 8 Jam, Eks Danjen Kopassus Soenarko Dicecar 28 Pertanyaan

Nasional
Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Mar'uf, Rapor Merah dari Kelompok Buruh

Satu Tahun Jokowi-Mar'uf, Rapor Merah dari Kelompok Buruh

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

[POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Nasional
#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X