Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri: Yang Salah Bukan Amien Rais...

Kompas.com - 26/04/2018, 17:23 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak mempersoalkan pidato berbau politis mantan Ketua MPR RI Amien Rais di Balai Kota, Jakarta, Selasa (24/4/2018) lalu.

Namun, apabila ada pihak yang ingin mempersoalkannya, maka orang yang tepat untuk disalahkan adalah penyelenggara acara yang mengundang Amien.

"Yang salah bukan Amien Rais-nya. Yang (salah), yang mengundang dan menyediakan fasilitasnya. Kalau itu (pidato Amien Rais) dianggap salah ya, kalau dianggap salah," ujar Tjahjo saat dijumpai di Istana Presiden Bogor, Kamis (26/4/2018).

"Kan pasti acara itu ada izin, izin ke Polisi kan pasti ada," lanjut politisi PDI Perjuangan tersebut.

(Baca juga : 6 Hal Politis yang Disampaikan Amien Rais di Balai Kota)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo meresmikam patung dr Tjipto Mangoenkoesoemo di simpang tiga Tugu Jam Pasar Gamblok Ambarawa, Sabtu (3/3/2018) malam.Kompas.com/ syahrul munir Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo meresmikam patung dr Tjipto Mangoenkoesoemo di simpang tiga Tugu Jam Pasar Gamblok Ambarawa, Sabtu (3/3/2018) malam.
Tjahjo menegaskan sekali lagi, dirinya tidak mempersoalkan pidato Amien yang dinilai publik berbau politis tersebut.

Berbeda soal apabila ada pihak yang merasa tersinggung dengan pidato Amien Rais tersebut.

Tjahjo mengatakan, apabila ada pihak yang merasa demikian, lebih baik diselesaikan melalui proses hukum.

"Itu (pidato) kan unsurnya delik aduan. Kalau ada yang merasa (tersinggung), ya laporkan saja," ujar Tjahjo.

(Baca juga : Bertemu Fadli Zon di DPR, Amien Rais Bahas Rematch Jokowi-Prabowo)

Mantan Ketua MPR Amien Rais sebelumnya memberikan tausyiah dalam acara tasyakuran satu tahun Ustadzah Peduli Negeri di Balai Kota, Selasa.

Dalam pidatonya yang disampaikan di Balai Agung Balai Kota, Amien beberapa kali menyinggung soal politik.

Salah satunya, Amien mengatakan, Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu adalah keajaiban bagi umat Islam.

Sebab, seluruh kelompok pondok pesantren hingga majelis taklim tidak terkoordinasi dengan baik.

Apalagi, survei saat itu tak memihak pada Anies-Sandi yang didukungnya. Namun, ternyata Anies-Sandi menang.

Amien menilai DKI sebagai miniatur Indonesia bisa mengulang kemenenangan ini di 2019.

"Nah, kalau di DKI kita diberi oleh Allah keajaiban itu, insya Allah tahun depan akan ada keajaiaban yang lebih besar lagi," ucap dia.

"Saya mohon ini kita jangan kehilangan momentum ini, ini baru jelang pilpres, ustazah kalau peduli negara, pengajian disisipkan politik itu harus, harus itu," kata Amien.

Kompas TV Manurut Taufik, seharusnya tokoh agama diberi ruang untuk menyampaikan ceramah yang berkaitan dengan politik.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Nasional
Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Nasional
PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

Nasional
Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Nasional
Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Nasional
Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nasional
PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Nasional
Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Nasional
Ahok Masuk Bursa Bacagub Sumut, PDI-P: Prosesnya Masih Panjang

Ahok Masuk Bursa Bacagub Sumut, PDI-P: Prosesnya Masih Panjang

Nasional
Bantah PDI-P soal Jokowi Menyibukkan Diri, Ali Ngabalin: Jadwal Padat, Jangan Gitu Cara Ngomongnya...

Bantah PDI-P soal Jokowi Menyibukkan Diri, Ali Ngabalin: Jadwal Padat, Jangan Gitu Cara Ngomongnya...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com