Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitas Masih Rendah, Cak Imin Anggap Itu Motivasi

Kompas.com - 26/04/2018, 07:23 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyadari elektabilitasnya sebagai cawapres dalam Survei Litbang Kompas masih rendah.

Hal itu disampaikan Muhaimin menanggapi hasil survei Litbang Kompas. Dalam survei tersebut tak ada satu pun nama ketua umum partai yang masuk dalam survei tersebut, termasuk dirinya.

Namun ia menganggap hal itu menjadi motivasi tersendiri.

"Yah survei berbagai lembaga memang bervariasi, ada yang bagus dan jelek. Kami anggap sebagai cambuk agar bekerja lebih keras lagi," kata Cak Imin, sapaannya, di kediaman Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (25/4/2018).

(Baca juga: Cak Imin Merasa Dipuji Jokowi soal Baliho Wajahnya Lebih Banyak Dibanding Promosi Asian Games)

Ia menyatakan, melalui survei tersebut menandakan dirinya masih harus mensosialisasikan dirinya beserta program kerjanya sebagai cawapres pendamping Jokowi ke seluruh daerah.

Muhaimin menambahkan, sebagai cawapres, nantinya ia akan membawa gagasan Bung Hatta terkait ekonomi kerakyatan.

Menurut dia, gagasan ekonomi kerakyatan Bung Hatta banyak yang belum terlaksana hingga kini.

"Rencana saya kan hanya satu, bagaimana gagasan Bung Hatta tentang ekonomi kerakyatan yang belum jalan sama sekali. Saya ingin mengusung itu. Ini belum merata di masyarakat nanti, kalau mendengar nanti sudah berubah (elektabilitas meningkat)," lanjut Muhaimin.

Kompas TV Cak Imin menegaskan dirinya selalu yakin akan menjadi calon wakil presiden mendampingi Jokowi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com