Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tjahjo Sebut Pertemuan Jokowi dengan Alumni 212 untuk Sejukkan Suasana

Kompas.com - 26/04/2018, 05:25 WIB
Moh Nadlir,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku telah bertemu Persaudaraan Alumni 212 (PA 212). Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pun menganggap pertemuan untuk menjaga kesejukan di tahun politik saat ini.

"Pak Jokowi ingin sejuk dalam proses pilkada serentak, pileg, pilpres. Beliau ingin sejuk ikuti semua aturan yang ada," kata Tjahjo di kantornya, Jakarta, Rabu (25/4/2018).

Menurut Tjahjo, pertemuan tersebut juga digelar lantaran Jokowi ingin mendengar masukan semuah pihak, termasuk Alumni 212.

"Ingin merangkul bangsa ini. Bangsa ini bangsa yang besar, tapi bangsa yang harus satu, maka beliau ingin turun sendiri supaya puas masyarakat," kata dia.

(Baca juga: Alumni 212 Ungkap Isi Pertemuan Tertutup dengan Jokowi)

Menurut Tjahjo, pertemuan itu seperti membuktikan bahwa Jokowi tidak dendam dengan kelompok yang selama ini dianggap berseberangan dengan pemerintah.

"Beliau tidak ada dendam tidak ada membedakan kelompok-kelompok masyarakat. Semua beliau terima," kata dia.

Sebelumnya, Jokowi mengakui dirinya bertemu dengan persaudaraan alumni 212. Pertemuan rahasia yang belakangan bocor ke publik itu dilakukan di Istana Bogor pada Minggu (22/4/2018).

Jokowi mengatakan, pertemuan-pertemuan tersebut bertujuan menjalin tali silaturahim dengan para ulama, kiai, dan ustaz dari seluruh provinsi yang ada di Tanah Air.

Selain itu, pertemuan dengan ulama juga bertujuan menjalin persaudaraan dalam rangka menjaga persatuan.

Namun, saat ditanya apakah pemerintah akan mengabulkan tuntutan Alumni 212 agar ulama yang saat ini terjerat kasus hukum dibebaskan, Jokowi tidak menjawab.

Kompas TV Presiden Joko Widodo menjelaskan soal pertemuannya dengan persaudaraan alumni 212.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com