Di Posisi Teratas Cawapres Jokowi, JK Bilang Ingin Istirahat

Kompas.com - 24/04/2018, 19:55 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika ditemui di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (13/3/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRWakil Presiden Jusuf Kalla ketika ditemui di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (13/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengucapkan terima kasih kepada masyarakat karena masih menempatkannya sebagai cawapres dengan elektabilitas tertinggi jika kembali berpasangan dengan Joko Widodo pada Pilpres 2019.

Dalam Survei Litbang Kompas, Jusuf Kalla paling banyak dipilih responden untuk kembali maju di Pilpres 2019 mendampingi Presiden Joko Widodo. Ia dipilih 15,7 persen responden.

Setelah Kalla, ada nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan 8,8 persen.

"Ha-ha-ha.. Saya berterima kasih atas polling itu yang memberikan penilaian yang baik bagi kita semua yang bekerja di pemerintahan," ujar Kalla, di Kantor Wakil Presiden, Selasa (24/4/2018).

Baca juga : Survei Kompas: JK dan Prabowo Teratas Jadi Cawapres Jokowi

Litbang Kompas Infografik Proporsi Dukungan dan Penolakan Para Pemilih

"Tentu tujuan utamanya agar rakyat maju. Karena kalau rakyat merasa baik, tentu ada kemajuan yang dicapai," lanjut dia.

Saat ditanya apakah hasil survei itu akan dijadikan acuan untuk maju lagi mendampingi Jokowi, dengan tegas Kalla menyatakan, "Tidak".

"Seperti saya katakan, saya sendiri tentu ingin istirahat dan apalagi masalah konstitusi sudah menetapkan seperti itu maksimal dua kali," kata dia.

Ia juga berterima kasih atas apresiasi terhadap pemerintahan Jokowi-JK.

Baca juga : Gerindra: Prabowo Dibilang Jadi Cawapres atau King Maker, Itu Strategi Melemahkan...

Masih berdasarkan survei Litbang Kompas, kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi meningkat.

Sebanyak 72,2 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah di bidang politik dan keamanan, hukum, ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Dibandingkan dengan tahun lalu, peningkatan kepuasan publik mencapa 9,1 persen.

Survei dilakukan dengan tatap muka kepada 1.200 responden secara periodik oleh Litbang Kompas pada 21 Maret-1 April 2018.

Populasi survei warga negara Indonesia berusia dia atas 17 tahun. Responden dipilih secara acak bertingkat di 32 provinsi di Indonesia dan jumlahnya ditentukan secara proporsional.

Tingkat kepercayaan survei 95 persen dengan margin of error plus minus 2,8 persen dalam konsisi penarikan sampel acak sederhana.

Kompas TV Salah satu kandidat calon Wakil Presiden Joko Widodo yang juga cukup kuat adalah Susi Pudjiastuti.


Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Punya Perjanjian Ekstradisi, Begini Cara Pemerintah Bawa Maria Pauline Lumowa dari Serbia....

Tak Punya Perjanjian Ekstradisi, Begini Cara Pemerintah Bawa Maria Pauline Lumowa dari Serbia....

Nasional
Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

Nasional
Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan 'Lampu Merah' dari Presiden Jokowi

Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan "Lampu Merah" dari Presiden Jokowi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

Nasional
Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Nasional
Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Nasional
Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Nasional
Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Nasional
Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Nasional
Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Nasional
Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Nasional
Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Nasional
Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Nasional
Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Nasional
Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita 'Tracing' Terus tetapi Tak Ada Alat

Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita "Tracing" Terus tetapi Tak Ada Alat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X