"Prabowo Tak Punya Banyak Pilihan, Mau Tak Mau Pasangannya dari PKS"

JAKARTA, KOMPAS.com — Kerasnya upaya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta jatah calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto pada Pemilu Presiden 2019 dinilai sebagai sesuatu yang wajar.

Sebab, PKS menjadi penentu bagi Ketua Umum Partai Gerindra itu untuk bisa maju sebagai calon presiden.

"Prabowo tidak mempunyai banyak pilihan kalau tetap ingin maju sebagai capres, pasangannya mau tidak mau dari PKS," kata pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, kepada Kompas.com, Jumat (20/4/2018).

Baca juga: Prabowo Sering Ajak Anies "Ngobrol", tetapi Bukan soal Cawapres...

KOMPAS.com/ MOH NADLIR Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menganggap bahwa, langkah DPR RI berkirim surat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penyidikan Ketua DPR RI Setya Novanto terkait kasus e-KTP ditunda adalah salah kaprah. Jakarta, Rabu (13/9/2017).

Jika ditambah dukungan PKS, jumlah kursi itu akan menjadi 20,1 persen dan cukup untuk melewati ambang batas.

"Kita tahu Prabowo tidak bisa maju sendiri. Partainya tidak bisa maju sendiri sehingga apa boleh buat," kata Syamsuddin.

Syamsuddin mengakui, Gerindra masih berpeluang menggandeng partai lain. Misalnya, Partai Amanat Nasional yang sejauh ini juga belum menyatakan mendukung petahana Joko Widodo di Pilpres 2019.

Baca juga: Soal Cawapres, PKS Tak Mau Dianggap Memaksa Prabowo

Namun, Syamsuddin yakin, PAN juga pasti akan mensyaratkan Prabowo untuk menggandeng ketua umumnya, Zulkifli Hasan, sebagai cawapres.

"Jadi, sama saja, Gerindra tidak punya banyak pilihan," katanya.

PKS sebelumnya sudah menetapkan sembilan kadernya sebagai calon presiden/wakil presiden. Sebagai syarat koalisi dengan Gerindra, PKS bersikukuh Prabowo harus menggandeng salah satu dari sembilan nama itu.

Sembilan nama tersebut adalah Gubernur Jawa Barat dari PKS Ahmad Heryawan, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, mantan Presiden PKS Anis Matta, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al'Jufrie; mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring; Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf, dan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.