Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan Komisi I Sebut Facebook Bisa Dipidana jika Tak Lindungi Data Pengguna

Kompas.com - 17/04/2018, 19:17 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Satya Widya Yudha meminta Facebook mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia.

Satya bahkan menyatakan, Facebook bisa dipidana bila terbukti gagal menjamin kerahasiaan data pribadi para penggunanya.

"Jadi apabila menyangkut perlindungan ada pribadi yang merugikan user-nya maka tidak menutup kemungkinan mereka mendapat sanksi hukum sampai pidana," kata Satya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/4/2018).

Sebab, kata Satya, privasi warga negara merupakan hal yang harus dijaga oleh siapa pun, termasuk penyedia jasa media sosial.

(Baca juga: Komisi I: Kebocoran Data Pengguna Facebook Ancam Privasi Individu dan Lembaga)

Satya menambahkan, Komisi I DPR memberi tenggat waktu dua pekan hingga sebulan kepada Facebook untuk melakukan audit internal demi memastikan tak adanya kebocoran data pengguna.

"Karena ini merupakan pertemuan pertama, kami minta mereka segera menyampaikan hasil auditnya. Dari situ kami akan kembali panggil mereka," kata politisi Partai Golkar itu.

Sebelumnya, kebocoran banyaknya data user Facebook ini diakui sendiri oleh perusahaan milik Mark Zuckerberg tersebut.

"Secara total, kami pikir informasi Facebook 87 juta orang—kebanyakan di Amerika Serikat—kemungkinan telah dibocorkan ke Cambridge Analytica,” tulis Facebook dalam keterangannya, sebagaimana dirangkum KompasTekno, Kamis (5/4/2018).

(Baca juga: Jika Kebocoran Data Mengandung Unsur Pidana, Pemerintah Blokir Sementara Facebook)

Indonesia termasuk salah satu negara dengan kebocoran data Facebook terbesar. Menurut Facebook, data milik lebih dari 1 juta pengguna media sosial tersebut di Tanah Air telah bocor ke Cambridge Analytica.

Indonesia duduk di urutan ketiga. Adapun peringkat teratas adalah Amerika Serikat dengan kebocoran data 70,6 juta pengguna dan Filipina dengan kebocoran data 1,1 juta pengguna.

Negara-negara lain dalam daftar lokasi kebocoran data pengguna Facebook termasuk Inggris, Meksiko, Kanada, India, Brasil, Vietnam, dan Australia yang masing-masing paling tidak mencatat angka ratusan ribu.

Meski demikian, pihak Facebook mengatakan tidak mengetahui persis data apa saja yang dibocorkan ke Cambridge Analytica. Jumlah pengguna dalam grafik di atas merupakan perkiraan yang dinilai terbaik untuk mencakup angka maksimal dari akun yang terdampak.

Kompas TV Sikap Facebook Indonesia yang dianggap tidak mengakui kesalahan sontak mendapat kritik dari anggota Komisi I DPR.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com