Lapan: Awal Ramadhan dan Idul Fitri Tahun Ini Akan Seragam

Kompas.com - 16/04/2018, 10:41 WIB
Umat muslim menunaikan Shalat Idul Fitri 1438 Hijriah di Pelabuhan Sunda Kelapa, Minggu (25/6/2017). Pemerintah menetapkan 1 Syawal 1438 Hijriah atau Idul Fitri jatuh pada hari ini. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMOUmat muslim menunaikan Shalat Idul Fitri 1438 Hijriah di Pelabuhan Sunda Kelapa, Minggu (25/6/2017). Pemerintah menetapkan 1 Syawal 1438 Hijriah atau Idul Fitri jatuh pada hari ini. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO
Penulis Moh Nadlir
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan awal puasa atau awal Ramadhan 1439 H atau 2018 jatuh pada 17 Mei 2018.

Sementara Hari Raya Idul Fitri akan jatuh pada Jumat 15 Juni 2018.

Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Thomas Djamaluddin memprediksi, awal puasa Ramadhan tahun ini akan jatuh pada tanggal yang sama.

Selain itu, pihaknya memprediksi, hari Idul Fitri tak akan ada perbedaan antara pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan Islam lainnya.

"Awal Ramadhan dan Idul Fitri tahun ini akan seragam. Awal puasa 17 Mei dan Idul Fitri 15 Juni (2018)," ujar Thomas melalui pesan singkat, Senin (16/4/2018).

(Baca juga : Muhammadiyah Tetapkan Awal Puasa 17 Mei, Lebaran 15 Juni)

Bahkan, kata Thomas, sampai tahun 2021 mendatang, awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha akan bersamaan.

"Insya Allah sampai 2021 awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah akan seragam," ungkap Thomas.

Sementara itu, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi Kementerian Agama Mastuki mengatakan, pemerintah belum bisa memastikan kapan awal Ramadhan tahun ini.

"Kami belum tahu sama atau tidak. Karena nanti lewat Sidang Isbat. Tanggal 1 Ramadhan tahun ini itu tanggal berapa?" kata dia.

Menurut Mastuki, mekanisme penentuan awal Ramadhan melalui Sidang Isbat digelar pihaknya dengan mengundang berbagai perwakilan ormas Islam.

"Jadi untuk tanggal sama atau tidak di Sidang Isbat yang akan menetapkan. Memang unik penetapan tanggal 1 Ramadhan," ujar Mastuki.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Semua Eselon III, IV, dan V Kena Dampak Kebijakan Penyederhanaan

Tak Semua Eselon III, IV, dan V Kena Dampak Kebijakan Penyederhanaan

Nasional
Cegah Kejahatan Siber, Kemenkominfo Dorong Kesadaran Perlindungan Data Pribadi

Cegah Kejahatan Siber, Kemenkominfo Dorong Kesadaran Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Kasus Suap Proyek PUPR, KPK Panggil Politikus PKB

Kasus Suap Proyek PUPR, KPK Panggil Politikus PKB

Nasional
Soal Maju jadi Calon Ketum Golkar, Bamsoet Klaim Kantongi 367 Suara

Soal Maju jadi Calon Ketum Golkar, Bamsoet Klaim Kantongi 367 Suara

Nasional
Tjahjo Kumolo Teken Surat Edaran Penyederhanaan Eselon III, IV dan V

Tjahjo Kumolo Teken Surat Edaran Penyederhanaan Eselon III, IV dan V

Nasional
Anak Yasonna Laoly Penuhi Pangilan KPK

Anak Yasonna Laoly Penuhi Pangilan KPK

Nasional
KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

Nasional
Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Nasional
Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Nasional
KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

Nasional
Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Nasional
Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Nasional
Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Nasional
Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Nasional
Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X