Polri Harap Sistem Ganjil-Genap Tol Jakarta-Tangerang Urai Kemacetan hingga 47 Persen

Kompas.com - 15/04/2018, 14:22 WIB
Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Polisi Royke Lumowa. DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comKepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Polisi Royke Lumowa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Polisi Royke Lumowa mengatakan bahwa kebijakan pembatasan kendaraan dengan ganjil genap di tol Cibubur, Jakarta-Tangerang (Janger) diharapkan mengurai kepadatan hingga 47 persen.

Royke menuturkan, kebijakan ini sendiri direncanakan akan diuji coba pada Senin (16/4/2018) sejak pukul 06.00 WIB hingga 09.00 WIB.

"Ya berdasarkan perhitungan kami itu adalah 47 persen (mengurangi kepadatan)," ujar Royke di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (15/4/2018).

Ia menjelaskan tahap uji coba kebijakan ini akan berlangsung hingga dua pekan ke depan. Selama kebijakan ini berjalan, Polri juga tidak akan melakukan penilangan.

Baca juga : Alasan Ganjil-Genap Akan Diterapkan di Tol Tangerang dan Cibubur

Polri, kata dia, akan berkoordinasi dengan petugas dari Dinas Perhubungan untuk melakukan pengawasan di sejumlah gerbang tol yang ditetapkan pemberlakuan kebijakan ini.

Di ruas tol Tangerang, gerbang tol yang akan diawasi yakni gerbang tol Tangerang 2 dan Kunciran. Sementara, tol Jagorawi diawasi di gerbang tol Cibubur 2.

Royke mengungkapkan, Polri akan menerjunkan 10 personel di Tol Jagorawi dan 10 personel di Tol Jakarta-Tangerang.

Pemerintah, lanjut Royke, telah menyiapkan bus untuk transportasi umum bagi para pengendara yang beralih ke transportasi umum.

Baca juga : Catat, Kebijakan Ganjil-Genap di Tol Jagorawi dan Jakarta-Tangerang

"Di beberapa komplek perumahan Alam Sutera di BSD, Melati Mas dan Cibubur dan lain-lain kami siapkan angkutan umum premium sama seperti di Bekasi," kata dia.

Jika berhasil, kata Royke, Polri juga akan menerapkan kebijakan ini selama Asian Games 2018 nanti.

Kompas TV Aturan ganjil-genap di Bekasi sudah diberlakukan. Pelanggaran masih terjadi, namun aparat belum berlakukan sanksi.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud Beberkan Dugaan Barang Selundupan di Proyek Satelit Militer Kemenhan

Mahfud Beberkan Dugaan Barang Selundupan di Proyek Satelit Militer Kemenhan

Nasional
Rapat Hingga Dini Hari, Pansus Putuskan RUU IKN Disahkan Selasa

Rapat Hingga Dini Hari, Pansus Putuskan RUU IKN Disahkan Selasa

Nasional
Kemendagri Terbitkan 2 Aturan Perpanjangan PPKM untuk Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali

Kemendagri Terbitkan 2 Aturan Perpanjangan PPKM untuk Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali

Nasional
Saat Panglima Andika Memastikan Pangkostrad Baru Jenderal TNI Bintang Dua..

Saat Panglima Andika Memastikan Pangkostrad Baru Jenderal TNI Bintang Dua..

Nasional
Komnas HAM Sebut Aktivis dan Jurnalis Paling Banyak Diretas untuk Dibungkam

Komnas HAM Sebut Aktivis dan Jurnalis Paling Banyak Diretas untuk Dibungkam

Nasional
Jokowi: Mahasiswa Jangan Dipagari Terlalu Banyak Program Studi

Jokowi: Mahasiswa Jangan Dipagari Terlalu Banyak Program Studi

Nasional
Perkembangan Terkini Ibu Kota Baru, Bernama Nusantara dan Mayoritas Biaya dari APBN

Perkembangan Terkini Ibu Kota Baru, Bernama Nusantara dan Mayoritas Biaya dari APBN

Nasional
Dari Penjara, Ferdinand Hutahaean Tulis Surat Minta Maaf ke Masyarakat Indonesia

Dari Penjara, Ferdinand Hutahaean Tulis Surat Minta Maaf ke Masyarakat Indonesia

Nasional
Profil 4 Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Baru 'Nusantara' yang Disebut Jokowi

Profil 4 Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Baru "Nusantara" yang Disebut Jokowi

Nasional
Jadi Tulang Punggung Keluarga, Ferdinand Hutahaean Ajukan Penangguhan Penahanan

Jadi Tulang Punggung Keluarga, Ferdinand Hutahaean Ajukan Penangguhan Penahanan

Nasional
Sejarawan: Nama Nusantara untuk Ibu Kota Baru Wakili Arogansi dan Jawa Sentris

Sejarawan: Nama Nusantara untuk Ibu Kota Baru Wakili Arogansi dan Jawa Sentris

Nasional
Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

Nasional
Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

Nasional
Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Nasional
Jokowi Pilih 'Nusantara' Jadi Nama Ibu Kota Baru, Pansus RUU IKN Beri Catatan

Jokowi Pilih "Nusantara" Jadi Nama Ibu Kota Baru, Pansus RUU IKN Beri Catatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.