Ketua Komisi II: Pilkada Langsung Hasilkan Pemimpin yang Baik, Contohnya Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali berpendapat, sistem pemilihan kepada daerah (pilkada) secara langsung memberikan dampak positif yang lebih besar daripada dikembalikan ke DPRD.

Menurut politisi Partai Golkar itu, pilkada langsung akan menghasilkan pemimpin berkualitas dan memiliki nilai positif di masyarakat.

Ia mencontohkan figur-figur seperti Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Bupati Banyuwangi Azwar Anas, Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah dan Presiden Joko Widodo.

"Mereka kan punya inovasi, kemampuan untuk memimpin dan mengangkat daerahnya. Pak Jokowi dari Solo kemudian beliau ke Jakarta," ujar Amali saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (11/4/2018).

"Jangan lupa, beliau (Jokowi) hasil dari pilkada langsung. Ada orang bilang hasil yang sekarang tidak menghasilkan yang baik. Lho, salah satu contohnya Pak Jokowi, masih banyak lagi hasil pilkada langsung yang menghasilkan pemimpin yang baik," tambah dia.

(Baca juga : Pemerintah dan DPR Wacanakan Kembalikan Pilkada Lewat DPRD)

Amali mengatakan, untuk menggurangi persoalan seperti praktik politik uang di pilkada, seharusnya partai politik yang memiliki kewajiban untuk membenahi proses mekanisme perekrutan calon kepala daerah.

Dengan demikian, pemimpin yang dihasilkan tidak terlibat politik uang, korupsi dan persoalan hukum lainnya.

Terkait soal tingginya biaya penyelenggaran pilkada, kata Amali, pemerintah bisa memangkas anggaran yang dianggap tidak perlu.

"Sehingga pertahanan awal itu ada di parpol. Kemudian rakyat akan memilih secara langsung, kan gitu ya. Kalau ini sudah berjalan dengan baik, keyakinan saya tentang pemilihan langsung akan lebih baik dari pemilihan DPRD itu bisa dirasakan," kata Amali.

(Baca juga : Mengapa Daulat Rakyat Menentukan Pemimpin Daerahnya Mesti Direnggut?)

Sejumlah elite politik tampak menunjukkan keinginannya untuk mengubah sistem pilkada langsung menjadi sistem pilkada lewat DPRD.

Ketua DPR Bambang Soesatyo pernah mengusulkan perubahan sistem pemilihan kepala daerah, dari pemilihan langsung menjadi pemilihan melalui DPRD.

Bambang mengatakan, banyak masalah yang dihadapi dengan adanya pilkada langsung. Beberapa di antaranya, yakni politik biaya tinggi yang kemudian memunculkan korupsi.

Di satu sisi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga sempat terlibat diskusi mendalam terkait pengembalian pilkada ke DPRD.

"Nah, saya kira ini tahun depan pilkadanya sudah selesai serentak. Pak Ketua (DPR) menawarkan revisi ulang Undang-undang Pilkada dan nanti akan bisa kami bicarakan," kata Tjahjo.

(Baca juga : Menurut Gerindra, Pilkada melalui DPRD Lebih Efisien)

Sementara itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengaku setuju dengan wacana pengembalian pilkada melalui DPRD lewat revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Zulkifli menilai, sistem Pilkada harus diperbaiki untuk menghindari besarnya biaya politik dan maraknya politik uang.

Sementara, partai politik dilarang untuk mencari uang untuk menutup biaya politik dan negara tidak mampu menanggungnya.

"Jadi sistemnya harus diperbaiki, kalau tidak diperbaiki kan begini terus," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4/2018).

Selain itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai, pilkada melalui DPRD lebih efisien daripada pilkada langsung.

Menurut dia, dengan pelaksanaan pilkada melalui DPRD maka negara bisa menghemat anggaran yang cukup besar. Selain itu, sistem tersebut dianggap mampu menekan angka korupsi.

"Ya jelas lebih efisien, lebih murah," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4/2018).